“Perbedaan data ini dikhawatirkan menghambat penyaluran bantuan dan percepatan rekonstruksi. Saya mohon, seluruh instansi segera perbaiki data antar lembaga. Turunkan ego, jangan lagi rebutan siapa yang benar dan salah,” tegasnya.
Siapa Kerjakan Apa?
Forum akhirnya memperjelas pembagian peran. Dinas Sosial mengurus Jadup atau kartu bantuan untuk korban. Sementara NADHIRAH PIC BNPB dan BPBD bertanggung jawab membangun hunian sementara (huntara), hunian sementara mandiri, hingga hunian tetap (huntap).
BNPB menambahkan, data korban sifatnya dinamis. Masih terus bisa diusulkan sambil jalan, sembari dievaluasi.
Baca Juga: Bencana Tak Berujung: Desa Seuneubok Saboh Tak Dapat Bantuan JADUP
Zulfahmi meminta garis tanggung jawab BNPB/BPBD dan Dinas Sosial ditegaskan. Biar penanganan longsor dan banjir di Aceh Timur bisa cepat dan bertahap.
Soal jalan, irigasi, dan sawah yang rusak, BNPB mengaku telah menyewa alat berat. Langkah ini untuk mengebut perbaikan di lapangan agar warga bisa kembali bertani dan beraktivitas.
RDP digelar agar rehab-rekon tepat sasaran dan tidak tumpang tindih. Targetnya satu: korban banjir dan longsor di Aceh Timur segera pulih, ekonomi kembali berputar.
“Yang penting sekarang kolaborasi. Stop saling menyalahkan. Rakyat butuh solusi nyata, bukan debat data di atas kertas,” pungkas Zulfahmi.