Usulan kenaikan biaya haji oleh Pemerintah Indonesia menuai banyak sorotan dan kritikan dari berbagai pihak. Rencananya, biaya perjalanan ibadah haji yang ditanggung jemaah, diusulkan naik dari Rp 39 juta menjadi Rp 69 juta.
Pemerintah melalui Kementerian Agama menuturkan bahwa usulan ini atas pertimbangan prinsip keadilan dan keberlangsungan dana haji. Lalu, tepatkah alasan pemerintah menaikkan biaya haji?
Direktur Center of Economic and Social Innovation Studies (CESIS), Irvan Maulana, memandang usulan kenaikan biaya itu sebagai sebuah ironi.
Diberitakan Kompas.com, Minggu (22/1/2023), Irvan menyebut usulan itu digagas di tengah tren penurunan biaya paket haji. Tarif layanan haji Arab Saudi mengalami penurunan dibandingkan tahun lalu dan seyogianya berdampak pada penurunan biaya haji seluruh dunia.
Baca juga:
- Kakanwil Kemenag Aceh Dukung Usulan Kenaikan Biaya Haji Rp 69 Juta.
- Menag Usulkan Biaya Haji Rp 69 Juta per Jemaah.
- Kumpulkan Uang Receh Pedagang Siomay Alu Merah Aceh Timur Daftar Jamaah Haji
Selain itu, Arab Saudi juga telah mencabut semua pembatasan sehingga tidak ada lagi aturan yang memberatkan calon jemaah.
Ditambah, rencana kenaikan biaya haji ini juga bertepatan dengan pemberian kuota penuh jemaah haji asal Indonesia pada 2023.
Sebenarnya, kenaikan biaya penyelenggaraan ibadah haji (BPIH) 2023 tidaklah signifikan, hanya naik 0,51 persen dibanding 2022.
Persoalannya adalah, kenaikan biaya yang ditanggung calon jemaah disebabkan lambatnya pertumbuhan akumulasi nilai manfaat dana haji.
Sehingga, usulan kenaikan biaya yang ditanggung jemaah haji tak tanggung-tanggung, naik sekitar 75 persen dari tahun 2022
Artinya, kenaikan biaya haji bukan berasal dari faktor eksternal, seperti inflasi yang dampaknya tidak begitu besar
Kenaikan biaya ini tak lain bersumber dari faktor internal, yakni pengelolaan dana haji itu sendiri.
Irvan mencontohkan, pengelolaan investasi dana haji Indonesia cenderung dilakukan dalam portofolio investasi berisiko rendah.
Jika bertahan dengan investasi risiko rendah tanpa perhitungan, maka pemerintah akan sulit meningkatkan nilai manfaat dana haji.