Infoacehtimur.com / Jakarta – Ketidakpastian ekonomi menjadi salah satu alasan mengapa pemerintah tidak membagikan Tunjangan Hari Raya (THR) Aparatur Sipil Negara (ASN), TNI, hingga Polri tidak akan dibayar penuh pada tahun ini.
Selain itu, pemerintah mengatakan bahwa penanganan Covid-19 masih berlanjut, terlebih lagi dalam hal pencegahan dan pemulihan.
Jika ditelisik, ini adalah kali keempat pemerintah tidak membayarkan THR secara penuh. Pada periode 2020-2023 atau empat tahun terakhir, ASN tidak pernah mendapatkan THR dengan tukin penuh 100%. Terakhir kali, pemerintah memberikan gaji pokok dan tukin 100% adalah pada 2019.
Pada 2020 dan 2021, ASN atau anggota TNI dan Polri hanya menerima gaji pokok sementara komponen tukin dihapus. Pada 2022 dan 2023, komponen THR yang dibayar adalah gaji pokok dan 50% tukin. Pemerintah menghapus komponen tukin dalam pemberian THR pada 2020 dan 2021 karena tengah membutuhkan anggaran besar untuk penanganan Covid-19.
- Baca juga:
- Pensiunan PNS THR 2023 Cair Hingga Rp 4,4 Juta, Yang Kontrak Bagaimana ?..
- Meme Soal THR dan Gaji Ke-13 yang di Unggah Sri Mulyani Viral.
- Mendagri Terbitkan Aturan Pemberian THR dan Gaji ke-13 oleh Pemda.
- Kemenkeu Ungkap Besaran Gaji Ke-13 dan THR Pensiunan PNS, TNI, Polri
Kali ini, komponen THR yang diberikan mencakup gaji pokok, tunjangan keluarga dan tunjangan jabatan, serta tunjangan kinerja per bulan sebesar 50%. Bagi instansi pemerintah daerah, paling banyak 50% tambahan penghasilan dengan memperhatikan kemampuan fiskal di daerah.
Alasan ketidakpastian ekonomi yang dibeberkan Sri Mulyani masuk di akal. Ekonomi Indonesia diramalkan tumbuh di bawah 5%, atau tepatnya 4,8% pada 2023. Hal ini terungkap dalam laporan Asian Development Outlook (ADO) April 2023.
Pertumbuhan ekonomi di bawah 5% ini dipengaruhi oleh melemahnya lonjakan harga komoditas. Namun demikian, konsumsi dalam negeri diperkirakan akan kembali normal dan menopang ekonomi Tanah Air.
“Tekanan global pada 2023 diproyeksikan akan memangkas pertumbuhan ekspor, meskipun transaksi berjalan semestinya akan tetap mendekati seimbang. Namun karena pengeluaran rumah tangga merupakan bagian besar dari perekonomian Indonesia, kembali normalnya belanja konsumen dan berbagai manfaat dari penurunan inflasi akan menopang pertumbuhan,” ungkap Jiro Tominaga, Direktur ADB untuk Indonesia, Selasa (4/4/2023).
Lebih lanjut, ADB melihat inflasi akan berangsur turun, berkat melemahnya harga komoditas dan pengetatan kebijakan moneter serta diproyeksikan akan turun ke sekitar 3,5% pada Desember dan mencapai rata-rata 4,2% pada 2023.
Namun, menurut ADB, yang menjadi perhatian untuk jangka menengah dan panjang adalah bahwa hilangnya pendapatan para pekerja dan hilangnya pembelajaran anak-anak selama pandemi dapat mengurangi potensi pertumbuhan.
“Sebagian besar indikator ketenagakerjaan penting telah membaik dibandingkan dengan angka-angka pada 2020, tetapi belum kembali ke tingkat sebelum pandemi. Berbagai indikator itu termasuk pengangguran, informalitas, dan upah riil,” katanya.***
Sumber: cnb Indonesia