Infoacehtimur.com, Aceh – Badan Pusat Statistik (BPS) Aceh menyatakan Dua produk hasil bumi Aceh menjadi primadona komoditas ekspor dari Aceh dan mencapai Rp 828 Miliar Sebulan.
Hal itu disampaikan langsung oleh Kepala BPS Aceh, Ahmadriswan Nasution pada dalam rilis bulanan, Kamis (1/8/2024) di Kantor BPS Aceh, ia menjelaskan dua primadona ekspor Aceh yaitu, batubara dan kondesat.
Baca Juga: Geliat Ekspor Cangkang Sawit Aceh ke Jepang
Ahmadriswan dalam penjelasannya, Ekspor Aceh pada I 2024 mencapai 51,7 juta USD atau sekitar Rp 828 miliar, namun angka tersebut kininturun 10 persen dibandingkan ekspor pada Februari 2024.
“Kelompok komoditas terbesar yang diekspor pada bulan Maret 2024 dari kelompok komoditas bahan Bakar Bakar Mineral yaitu sebesar 24.589.002 USD berupa batubara dan kondensat, ”ujarya.
Ia mengatakan, ekspor komoditas terbesar asal Aceh selama Maret 2024 ditujukan ke negara India yaitu sebesar 25.385.897 USD dengan komoditas utama berupa batubara.
Baca Juga: Lowongan Kerja BUMN di PT Industri Kereta Api untuk Lulusan SMA/SMK hingga S1
Komoditas asal Aceh diekspor melalui pelabuhan yang terletak di Aceh pada Maret 2024 adalah sebesar 25.869.013 USD, sedangkan sisanya diekspor melalui pelabuhan di provinsi lain senilai 25.870.107 USD atau sebesar 50,00 persen. Nilai Ekspor di luar Aceh terbesar dilakukan melalui Provinsi Sumatera Utara sebesar 25.762.942 USD.
Sementara itu, kata Ahmadriswan, nilai impor Provinsi Aceh pada bulan Maret 2024 adalah senilai 16.474.555 USD atau turun sebesar 51,64 persen dibandingkan Februari 2024.
Impor Provinsi Aceh selama bulan Maret 2024 paling besar berasal dari Amerika Serikat senilai 8.280.337 USD berupa Gas Butana dan Propana, diikuti Vietnam berupa komoditas Beras senilai 3.960.000 USD.
“Dengan nilai ekspor yang lebih besar dibandingkan nilai impor, neraca perdagangan luar negeri Provinsi Aceh bulan Maret 2024 mengalami surplus, yakni sebesar 35.264.565 USD (Rp 565 miiar),”ujarnya.
BPS Provinsi Aceh berharap data tersebut dapat memberikan insight dan sinyal bagi pemerintah untuk perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi pembangunan di Aceh.