Infoacehtimur.com, Aceh Timur – Masyarakat Aceh Timur menilai bahwa Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN) menjadi masalah karena Desil yang seharusnya miskin kini jadi kaya dan sebaliknya. Hal ini terbukti di masyarakat Aceh, di mana anggaran bansos dan subsidi tidak tepat sasaran.
Implementasi DTSEN menimbulkan konsekuensi, terutama terkait sifat datanya yang sangat dinamis. Pemeringkatan Desil 1 hingga 10 dapat berubah setiap tiga bulan karena pembaruan data. Hal ini dapat menyebabkan inclusion error dan exclusion error, di mana mereka yang seharusnya tidak menerima bansos tetapi menerima, dan sebaliknya.
Menteri Sosial Saifullah Yusuf mengungkapkan bahwa banyak dana bantuan dan subsidi yang tidak sampai ke tangan yang tepat. Anggaran bansos dan subsidi sebesar Rp504,7 triliun pada tahun ini rawan salah sasaran. Program Keluarga Harapan (PKH) dan bantuan sembako diperkirakan salah sasaran hingga 45% dari total anggaran Rp78 triliun.
Presiden Prabowo Subianto telah menerbitkan Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 4 Tahun 2025 tentang DTSEN.
Baca Juga: Dihadapan Mensos Risma Warga Aceh Timur Tanya Orang Senang Bisa Dapat PKH, Begini Kata Mensos!
Baca Juga: Viral Video Emak-emak Ngomel soal Poltik: Partai Aceh Kalah BPJS dan PKH Tidak Ada Lagi
DTSEN diharapkan menjadi satu-satunya sumber data yang digunakan oleh seluruh kementerian/lembaga dan pemerintah daerah dalam melaksanakan program-program sosial.
Namun, apakah DTSEN benar-benar menjadi solusi atau justru menimbulkan masalah baru?
Masyarakat khawatir bahwa DTSEN tidak dapat menyelesaikan masalah penyaluran bansos dan subsidi yang tidak tepat sasaran.
Mereka berharap pemerintah dapat memperbaiki sistem ini agar lebih efektif dan tepat sasaran. Apakah pemerintah dapat menjawab kritik dan kekhawatiran ini?