Aceh Timur | Wacana perpanjangan masa jabatan Presiden hingga 2027 yang digulirkan oleh sejumlah Parpol dan menteri di kabinet Jokowi, dinilai menambah deretan kegaduhan dan ketimpangan yang terjadi.
Hidayatul Mustaqim ketua umum HMI Aceh Timur, kepada Media ini, Selasa 1/3/2022 beberapa hari yang lalu disalah satu cafe Idi Rayeuk mengatakan banyak hal yang lebih penting untuk diurusi dibandingkan isu tersebut.
Lebih lanjut Mustaqim menjelaskan sebagaimana yang tertuang dalam UUD 1945 Pasal 7 tentang masa jabatan presiden dan wakil presiden, telah diatur secara detail bahwa presiden dan wakil presiden memegang jabatan selama lima tahun dan dapat dipilih kembali dalam jabatan yang sama hanya untuk satu kali masa jabatan.
Baca Juga:
- Buka Mata & Gosok Gigi: Membaca Harga Jalur Minyak Selat Hormuz vs Selat Malaka
- Warga Peureulak Gagal Tidur! Spesialis Pencuri Meteran Air Beraksi, 3 Rumah Jadi Korban
- Apresiasi Pembagian Daging Megang untuk Anak Yatim dan Fakir Miskin
- Surga Tersembunyi di Aceh Timur: Air Terjun Terujak yang ‘Selamat’ dan Tetap Mempesona
- Pertegas Kedaulatan Iran: Kini Kapal Lewati Selat Hormuz Wajib Bayar ke Iran
“Artinya, segala bentuk tindakan yang mengupayakan perpanjangan masa jabatan presiden dan wakil presiden dapat dianggap sebagai langkah sistematis yang hendak melawan amanat konstitusi.
Selain menambah kegaduhan, wacana itu juga semakin menggambarkan betapa kuatnya kepentingan dan cengkraman atau hegemoni oligarki dan kaum kapitalis neoliberal di Indonesia” kata Mustaqim.
Iya meyakini, banyak rakyat dari berbagai kalangan yang satu suara dengannya.
“Saya yakin akan banyak rakyat dari berbagai macam kalangan yang satu suara dengan kami, terkait dengan isu ini, yang saya sebut sebagai kekuatan dan kedaulatan rakyat,” jelasnya.
Ia menambahkan, alih-alih menggelindingkan opini kontraproduktif terkait masa jabatan presiden dan wakil presiden, ia merekomendasikan agar elit politik lebih fokus dalam membantu menyelesaikan pandemi covid-19, termasuk perbaikan ekonomi masyarakat yang tengah terpuruk.
“Salah satu yang memprihatinkan kami semua, misalnya meroketnya harga minyak ” jelasnya.
Para elite politik juga diminta untuk berhenti membuat kegaduhan
“Kami meminta elite politik berhenti membuat kegaduhan di tanah air, jangan Selalu fokus terhadap kolega dan isi perut sendiri, tapi lihatlah perekonomian masyarakat selama covid 19 melanda negara,” tutupnya.***