Infoacehtimur.com | Aceh — Anggaran prasarana dayah Aceh 2026 senilai Rp251,66 miliar juga menyeret Aceh Timur. Kabupaten ini hanya mendapat alokasi Rp6,85 miliar, menempati peringkat 8 dari 23 kabupaten/kota.
Angka itu jauh timpang dibanding Aceh Tenggara Rp37,65 miliar dan Bireuen Rp35,65 miliar yang totalnya Rp73,3 miliar. Bahkan Aceh Timur masih di bawah Gayo Lues Rp9,3 miliar, Bener Meriah Rp8,7 miliar, dan Langsa Rp9,4 miliar.
Dengan anggaran Rp6,85 miliar, Aceh Timur hanya dapat 2,7% dari total pagu dayah 2026. Padahal: 1. Wilayah luas dengan 24 kecamatan dan ratusan dayah tradisional, 2. Terdampak banjir bandang Nov 2025 di sejumlah kecamatan seperti Julok, Peureulak, Ranto Peureulak yang merusak sarana dayah, 3. Basis santri besar dengan sejarah dayah kuat di pesisir timur.
Kondisi ini membuat Aceh Timur “terlihat seperti penonton” dalam distribusi anggaran, serupa dengan Aceh Utara yang hanya Rp10,45 miliar.
“Tanpa transparansi dan evaluasi berbasis kebutuhan di lapangan, alokasi anggaran pendidikan ini berisiko terus dipersepsikan sebagai hasil kompromi politik, bukan sebagai instrumen pemerataan pembangunan pendidikan dayah di Aceh,” kritik sejumlah pihak.
Dominasi usulan reses yang mencapai 64,5% dari total anggaran memperkuat dugaan adanya pengaruh politik kuat. Aceh Tenggara dan Bireuen yang terafiliasi dengan pimpinan legislatif, termasuk Ketua Komisi IV yang disebut bagian dari “Pandawa 5”, mendapat porsi jumbo.
Sebaliknya Aceh Timur, meski punya wakil di DPRA, hanya kebagian Rp6,85 M. Publik bertanya: apa dasar Aceh Tenggara & Bireuen dapat Rp73 M, sementara Aceh Timur yang juga kena banjir hanya Rp6,85 M?
Rincian 11 Besar: Aceh Timur Posisi 8
- Aceh Tenggara: Rp37.650.000.000
- Bireuen: Rp35.650.000.000
- Pidie: Rp15.050.000.000
- Aceh Besar: Rp10.150.000.000
- Aceh Utara: Rp10.450.000.000
- Langsa: Rp9.400.000.000
- Gayo Lues: Rp9.300.000.000
- Bener Meriah: Rp8.700.000.000
- Aceh Timur: Rp6.850.000.000
- Pidie Jaya: Rp6.700.000.000
- Aceh Tamiang: Rp6.700.000.000
Anggota DPRA Martini sudah menyuarakan isu mosi tak percaya karena distribusi dianggap *lebih didasari kepentingan kelompok ketimbang kebutuhan objektif daerah*.
Untuk Aceh Timur, Rp6,85 M dinilai tak cukup untuk merehabilitasi dayah rusak banjir, membangun asrama santri, dan meningkatkan sarana MCK dayah di 24 kecamatan.
“Kedekatan ini dianggap sebagai sinyal yang seharusnya mendorong pengawasan lebih ketat, bukan dibiarkan berlalu tanpa penjelasan publik,” tegas pengamat kebijakan..