Infoacehtimur.com | Banda Aceh –Ketua DPC Himpunan Wiraswasta Nasional Minyak dan Gas (Hiswana Migas) Aceh, Nahrawi Noerdin, meminta Pemerintah Aceh memberlakukan kembali program stickering BBM subsidi yang pernah diterapkan sebelumnya di Aceh.
Tujuan pemberlakukan kembali program stickering BBM subsidi, agar penyaluran komoditi bahan bakar bersubsidi itu tepat sasaran.
“Program ini penting dijalankan kembali oleh Pemerintah Aceh, agar para penerima BBM bersubsidi itu betul-betul tepat sasaran dan diterima oleh orang-orang yang tepat,” tegas Toke Awi, sapaan akrab Nahrawi, Senin (7/3/2022).
Baca Juga:
- FPI Aceh Timur Gelar Hisbah di Pusat Pemerintahan, 2 Pasangan Muda-mudi Diserahkan ke WH
- Solidaritas Lintas Provinsi: Deli Serdang Salurkan Rp 50 Miliar untuk Pemulihan Aceh Timur Pascabanjir
- “Mengabdi untuk Negeri”: UIA Lepas KPM RPL untuk Madrasah Lebih Baik di Aceh Timur
- Panas. 326 Kepsek Mau Mundur massal gara-gara temuan BPK soal BOS
- Mahasiswa Bahasa dan Sastra UBBG Pukau Penonton Konser Pertemuan Penyair Nusantara
Ia berharap, langkah dan kebijakan Pemerintah Aceh terkait pengawasan penyaluran barang bersubsidi itu dapat terus dijalankan secara kontinyu dan konsisten agar hasilnya berkesinambungan dan para penerimanya betul-betul tepat sasaran.
“Kita tunggu dan sangat mengharapkan langkah-langkah kebijakan pemerintah dalam proses pengawasan secara ketat, agar penyaluran BBM bersubsidi itu dapat berkesinambungan dan konsisten dijalankan dari waktu ke waktu.
Sehingga, berbagai problem yang dihadapi masyarakat tidak berulang,” ujarnya.
Menurut Nahrawi, penyaluran yang tidak tepat dapat menyebabkan kuota BBM bersubsidi akan cepat habis sebelum akhir tahun yang dapat memicu kelangkaan di SPBU-SPBU.
“Kita hampir selalu mengalami terjadinya kelangkaan BBM bersubsidi setiap menjelang akhir tahun, karena kuota yang lebih cepat habis akibat penyaluran yang tidak tepat sasaran.
Langkah strategis untuk mengendalikan penggunaan BBM bersubsidi agar tepat sasaran, menurut Nahrawi, selain dibutuhkan kesadaran kolektif masyarakat sebagai pengguna BBM, pengawasan dan kebijakan pemerintah yang inovatif juga sangat dibutuhkan.
“Kita harapkan ada kesadaran kolektif dari masyarakat untuk tidak menggunakan BBM bersubsidi jika memang diri tidak berhak.
Imbauan saja tidak cukup, tapi harus ada pengawasan serta kebijakan yang inovatif dari pemerintah, seperti langkah inovatif dan terbilang revolusioner di Indonesia, ketika Pemerintah Aceh menjalankan program stickering penggunaan BBM beberapa waktu lalu.
Hal itu sangat efektif, tujuannya agar BBM bersubsidi diterima oleh orang yang berhak.
Tapi, sayangnya program itu kemudian dihentikan. Padahal itu program yang sangat bagus,” pungkas Nahrawi. (mir)