Infoacehtimur.com | Aceh Timur – Bupati Aceh Timur Iskandar Usman Al-Farlaky menerima audiensi perwakilan kelompok tani yang sebelumnya menggelar aksi terkait persoalan pertanahan dengan perusahaan pemegang Hak Guna Usaha (HGU) di Kabupaten Aceh Timur.
Dalam keterangannya, Kamis (08/10/2026), Bupati yang didampingi unsur Forkopimda mengatakan pemerintah telah mendengarkan langsung aspirasi masyarakat dan menyiapkan solusi konkret.
“Kami dengan Forkopimda tadi sudah mendengar dan juga sudah menyampaikan solusi-solusi terkait permasalahan yang terjadi,” ujar Bupati Al-Farlaky.
Sebagai tindak lanjut, Pemkab Aceh Timur menginisiasi pembentukan tim bersama yang melibatkan perwakilan kelompok tani.
Baca Juga: Komnas HAM Terus Selidiki Kasus Pelanggaran HAM Berat di Bumi Flora Aceh Timur
Baca Juga: Penyelesaian Lahan Dinilai Belum Memuaskan, Aksi Massa Memanas di PT Bumi Flora
“Nanti perjuangan yang bukan kewenangan di tingkat pemerintah kabupaten akan kita perjuangkan bersama-sama di provinsi dan juga di kementerian terkait di Jakarta, yaitu Kementerian ATR/BPN,” jelasnya.
Bupati menegaskan komitmennya terhadap program penataan lahan yang selaras dengan program Gubernur Aceh. Ia menyebut telah menandatangani surat terkait evaluasi terhadap 6 perusahaan pemegang HGU untuk disampaikan kepada Gubernur Aceh.
“Sementara SK-nya, nama-nama perwakilan juga telah kita siapkan tinggal saya tanda tangani dan dalam waktu dekat kita juga akan segera menggelar rapat internal tim yang telah kita bentuk yang juga akan melibatkan teman-teman unsur Forkopimda,” tambahnya.
Setelah SK terbentuk, tim akan melakukan pemetaan masalah untuk disampaikan ke jenjang yang lebih tinggi.
“Kami akan mendampingi langsung perjuangan teman-teman ini baik dengan pihak provinsi maupun dengan kementerian di Jakarta,” tegasnya.
Bupati juga menekankan bahwa komitmen penyelesaian sengketa lahan telah dilakukan sejak awal pemerintahannya. Saat ini pihaknya tengah mereview dokumen-dokumen lama termasuk terkait PT Bumi Flora sebagai bahan laporan ke tingkat provinsi dan pusat.
Untuk jadwal keberangkatan tim ke Kementerian ATR/BPN di Jakarta, Bupati mengatakan akan diatur lebih lanjut oleh tim yang telah dibentuk dan akan didampingi langsung oleh jajaran pemerintah daerah.