Infoacehtimur.com | Aceh Timur – Para geuchik di Kabupaten Aceh Timur meminta Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) dan Dinas Sosial (Dinsos) Aceh Timur segera menyiapkan lumbung sembako tanggap darurat di setiap kecamatan rawan banjir.
Permintaan tersebut disampaikan sebagai langkah antisipasi menghadapi potensi banjir pada akhir tahun 2026, menyusul imbauan pemerintah dan prakiraan cuaca ekstrem dari Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) yang berpotensi memicu bencana hidrometeorologi.
Ketua Forum Geuchik Kecamatan Indra Makmu, Romi Syahputra, mengatakan pemerintah kabupaten perlu belajar dari pengalaman banjir akhir 2025 lalu, ketika sejumlah desa terdampak dan membutuhkan penanganan darurat selama berhari-hari.
“Ketika banjir datang, para geuchik harus bergerak cepat mendirikan dapur darurat untuk memastikan warga tetap mendapatkan makanan. Namun saat akses jalan terputus dan komunikasi terganggu, pasokan sembako dari kabupaten tidak dapat diandalkan untuk memenuhi kebutuhan warga secara cepat,” ujar Romi, Kamis (15/10/2026).
Menurutnya, dalam kondisi tersebut para geuchik terpaksa berutang bahan kebutuhan dapur di kedai-kedai milik warga. Pengadaan bahan pangan itu bahkan menelan biaya hingga puluhan juta rupiah selama masa tanggap darurat. Ironisnya, hingga kini sebagian geuchik masih menanggung utang tersebut.
“Kita tidak ingin kejadian serupa kembali terulang. Para geuchik tentu akan berupaya membantu masyarakat ketika bencana datang, tetapi penanganan bencana tidak seharusnya membebani geuchik dengan utang kepada pedagang karena kebutuhan dasar warga belum tersedia,” tegasnya.
Romi mengusulkan agar BPBD dan Dinsos membangun sistem lumbung sembako tanggap darurat yang dipusatkan di ibu kota setiap kecamatan. Persediaan tersebut nantinya dapat digunakan untuk memenuhi kebutuhan dapur umum di desa-desa terdampak banjir.
Menurutnya, keberadaan lumbung di tingkat kecamatan akan mempercepat distribusi bantuan, terutama ketika akses menuju pusat kabupaten terputus.
“Lumbung sembako ini penting sebagai bentuk kesiapsiagaan. Ketika banjir terjadi, kecamatan sudah memiliki persediaan awal untuk membantu desa-desa terdampak, tanpa harus menunggu distribusi dari kabupaten yang mungkin terkendala akses,” jelasnya.
Ia berharap stok yang disiapkan mencakup kebutuhan pangan pokok yang dapat segera dimanfaatkan, dengan pengelolaan stok, pendataan, serta mekanisme distribusi yang jelas dan terkoordinasi.
Lebih lanjut, Romi meminta Pemkab Aceh Timur melalui BPBD dan Dinsos segera berkoordinasi dengan pihak kecamatan dan para geuchik untuk memetakan wilayah rawan banjir, memperkirakan kebutuhan logistik, dan memastikan ketersediaan stok darurat.
Pengalaman banjir di sejumlah daerah, termasuk di Aceh Timur pada akhir 2025 lalu, harus menjadi evaluasi bersama agar penanganan bencana berikutnya lebih terencana.