Oleh: Budiman (Mahasiswa Magister Pengelolaan Sumber Daya Alam Dan Lingkungan, Universitas Al-Muslim Bireuen)
ACEH TIMUR — Aktivitas pengeboran minyak tanpa izin atau illegal drilling di Kabupaten Aceh Timur, Provinsi Aceh, telah berlangsung sejak awal tahun 2000, ketika perusahaan asing yang mengelola wilayah kerja blok A mangkat akibat konflik bersenjata antara RI dan GAM.
Bekas ladang minyak yang digarap perusahaan seperti PT Asamera Oil, dimanfaatkan oleh masyarakat setempat dengan melakukan pengeboran minyak secara ilegal, tanpa standar Keselamatan, Kesehatan Kerja, dan Lingkungan (K3L).
Pengeboran minyak ilegal di Aceh Timur, seperti di wilayah Kecamatan Ranto Peureulak dan Darul Ihsan, tidak hanya meninggalkan catatan hitam berupa insiden kebakaran maut dan ledakan sumur, tetapi juga memicu ancaman ekologis jangka panjang yang masif. Sumber air dan sektor pertanian/perkebunan warga berada di garis depan kehancuran akibat ceceran minyak mentah dan limbah beracun.
Tumpahan minyak mentah yang meresap ke dalam tanah akan mengunci pori-pori tanah, mematikan mikroorganisme penyubur, serta merusak rasio karbon dan nitrogen. Tanah di lahan pertanian dan perkebunan berubah menjadi hitam, mengeras, tandus, serta kehilangan produktivitasnya secara permanen jika tidak dipulihkan.
Air formasi (produced water) yang terangkat bersama minyak seringkali terbuang sembarangan ke parit-parit perkebunan. Kandungan logam berat dan garam tinggi di dalamnya mencemari saluran pengairan ladang pertanian dan persawahan di sekitar aktivitas pengeboran.
Dari sisi ekonomi, ilegal drilling menghadirkan persoalan yang lebih kompleks. Himpitan kesempatan kerja dan kondisi perekonomian sektor perkebunan, menyebabkan sebagian besar masyarakat petani tidak merasa dirugikan oleh dampak pengeboran karena dapat meraih pendapatan dari hasil penjualan minyak hasil pengeboran secara tradisional.
Karena itu, penanganannya tidak cukup hanya melalui penertiban. Pemerintah juga perlu memahami faktor sosial dan ekonomi yang mendorong masyarakat terlibat dalam aktivitas tersebut.
Melihat siklus kerusakan yang berulang—mulai dari ledakan, jatuhnya korban jiwa, hingga degradasi lahan pangan—berbagai elemen masyarakat, lembaga bantuan hukum, hingga instansi pemerintah didesak untuk mengambil langkah luar biasa (extraordinary approach).
Kehadiran negara tidak cukup hanya ketika kebakaran terjadi atau ketika kerusakan lingkungan sudah meluas. Negara harus hadir melalui pencegahan, pengawasan, penegakan hukum, dan kebijakan ekonomi yang berpihak pada keselamatan serta kesejahteraan masyarakat.
Berdasarkan tinjauan ilmiah mitigasi lingkungan, bahwa penanganan aktivitas illegal drilling di Aceh Timur harus bertumpu pada tiga pilar utama, yakni Solusi Ekonomi Alternatif Bagi Warga, Pemulihan Pembersihan Lahan (Reklamasi & Bioremediasi), Penegakan Hukum Tanpa Kompromi.
Faktor utama yang menjerumuskan masyarakat ke dalam lingkaran penambangan ilegal adalah desakan ekonomi. Oleh karena itu, pemerintah perlu menghadirkan program alih fungsi lahan menjadi kawasan pertambangan legal disertai pembinaan pengeboran tambang rakyat yang aman dan sesuai standar keselamatan, maupun penertiban disertai dukungan penuh atas alih mata pencaharian (alternative livelihood) sehingga mantan pekerja pengeboran minyak memperoleh pembinaan untuk mencapai peningkatan produktivitas dalam mengelola sektor pertanian dan perkebunan secara aman, sejahtera, dan berkelanjutan.
Khususan, terkait penanganan atas dampak pengeboran ilegal terhadap kerusakan lingkungan, pemerintah daerah bersama instansi terkait harus memetakan lahan pertanian warga yang tercemar hidrokarbon. Langkah pemulihan seperti bioremediasi (memanfaatkan mikroorganisme pengurai minyak) dan fitoremediasi (penanaman tumbuhan akumulator) wajib diterapkan agar tanah kembali subur.
Keberhasilan penanganan aktivitas illegal drilling di Aceh Timur sangat bergantung pada profesionalitas Aparat penegak hukum (APH). Tindakan APH tidak boleh terbatas pada pekerja lapangan pengeboran, tetapi sepatutnya memburu dan memproses hukum para pemodal utama di balik pendanaan illegal drilling yang merusak ekosistem. Pengawasan ketat di titik-titik rawan harus diperketat untuk mencegah pembukaan sumur-sumur baru.
Kerusakan lingkungan di Aceh Timur akibat minyak ilegal adalah alarm darurat. Jika tidak segera dihentikan dengan pendekatan holistik—kepastian ekonomi masyarakat, penegakan hukum yang adil, dan pemulihan ekosistem—lahan-lahan agrikultur subur di bumi Aceh Timur terancam berubah menjadi warisan ekologis yang mati.
Budiman
Penulis adalah Mahasiswa Magister Pengelolaan Sumber Daya Alam dan Lingkungan, Universitas Al-Muslim Bireuen, Aceh.