INFOACEHTIMUR.COM | Puluhan mahasiswa yang tergabung dari SEMMI Kota Langsa, SEMA IAIN Langsa, HMJ HTN, Alarm dan ketua wilayah IV DEMFASNA menggeruduk gedung Dewan perwakilan rakyat (DPR) Kota Langsa karena tidak membela rakyat, (25/03/2022).
Aksi ini dimulai sekira pukul09.00 wib dengan berkumpul di Lapanggan Merdeka Langsa dan dilanjutkan dengan long marck (berjalan kaki) dan sampai ke gedung DPRK Langsa sekira pukul 09.30 wib serta melakukan orasi silih berganti.
Dalam orasinya, Ketua SEMMI Langsa Wahyu Ramadhan dengan lantangnya mengatakan kalau kerja DPRK Langsa jauh dari memperjuangkan kepentingan rakyat miskin bantaran DAS Langsa, dimana sikap ini di tunjukkan sang wakil rakyat itu dengan memperlambat proses rekomendasi hibah tanah.
“Harusnya DPRK Langsa keluarkan rekomendasi itu sebelum tanggal 31 Desember 2021, namun karena tidak becusnya kerja DPR Langsa hingga batas pengajuan rumah bantuan gagal sampai batas pengajuan rekomendasi tidak keluar hingga terlambat sampai 04 Januari 2022 baru keluar”, tegasnya dalam orasi.
Ditegaskan Wahyu, apa anggota DPR Langsa hanya dua orang saja, hingga hanya Zulkifli Latief dari partai Aceh dan Rosmaliah Dari Partai Golkar saja yang berani menerima kami mahasiswa untuk menyampaikan aspirasi mewakili rakyat bantaran sungai kota Langsa.
Sementara itu, orator lain Ketua SEMA IAIN Langsa Fajri Husaini menyampaikan bahwa sangat disayangkan jumlah anggota DPR Langsa 25 orang, namun bisa menemui mahasiswa hanya 2 orang. “Bagaimana memperjuangkan nasib masyarakat, kalau kinerja DPR aja gak serius”.
Husaini, meminta agar anggota DPR Langsa benar-benar memperjuangkan nasib rakyat bantaran sungai, sebab mereka saat ini tinggal dengan kekhwatiran abrasi serta sewaktu-waktu saat hujan maka banjir akan merendam rumah mereka.
Ketua DPRK Langsa, Zulkifli Latief menyampaikan bahwa tidak ada maksud DPRK Langsa untuk menghambat, dimana pemerintah telah mengajukan permohonan rekomendasi untuk hibah tanah namun DAK Integrasi untuk tahun 2022 tidak bisa terwujud.
Dijelaskannya, program pemerintah dalam memindahkan masyarakat kumuh di bantaran sungai telah dilakukan sebelumnya pada tahun 2019 sejumlah 103 rumah dan di tahun 2021 sejumlah 250, namun untuk tahun 2022 direncanakan akan dibangun 100 rumah namun tidak terealisasi.
Dikatakannya, pada saat pengajuan hibah tanah dari pemko Langsa itu di bulan November 2021, dan DPRK Langsa melakukan survey serta banyak proses yang dilakukan di DPRK Langsa. Dan ada beberapa administrasi yang perlu di lengkapi oleh pemerintah Daerah.
Berikut 5 petisi Tuntutan Mahasiswa Kota Langsa Menggugat :
1.meminta Kepada DPRK Langsa dan PEMKO Langsa untuk mencari solusi atas kegagalan pembagunan rumah Bagi Masyarakat DAS.
2.Meminta DPRK Langsa untuk tidak Abai pada kesejahteraan masyarakat Kota Langsa.
3.Meminta DPRK Langsa dan PEMKO Langsa untuk menyelesaikan konflik interest dan Kembali mendorong kepentingan Publik.
4.Meminta DPRK Langsa untuk Meminta maaf Melalui Media Online,Dan Vidio kepada Masyarakat DAS.
5.Apabila Ketua DPRK Langsa tidak Sanggup untuk memimpin maka Lebih baik mundur dari jabatannya.