Infoacehtimur.com, Aceh – Bupati Aceh Timur, Iskandar Usman Al-Farlaky, menegaskan pentingnya pengawalan serius terhadap revisi Undang-Undang Pemerintahan Aceh (UUPA) di tingkat DPR RI. Menurutnya, revisi UUPA merupakan hal yang sangat krusial karena menyangkut langsung hak-hak dan kewenangan Aceh.
“Revisi UUPA merupakan hal yang sangat krusial. Kita tidak boleh lengah, karena UUPA adalah payung hukum yang menyangkut langsung hak-hak dan kewenangan Aceh. Oleh karena itu, pengawalannya di DPR RI sangat penting agar tidak ada yang tergerus,” tegas Iskandar dalam Rapat Kerja Bupati/Wali Kota se-Aceh di Gedung Serbaguna Kantor Gubernur Aceh, Banda Aceh, Senin (8/9/2025).
Iskandar juga menyoroti perihal pembangunan dapur masyarakat bergizi (MBG) yang kerap tidak dikoordinasikan dengan pemerintah daerah. Ia berharap agar setiap pembangunan dapur MBG dapat dikoordinasikan lebih dulu agar terdata dengan baik.
“Pembangunan dapur MBG seringkali tidak ada koordinasi dengan pemerintah daerah. Kami baru tahu setelah diundang untuk launching. Ke depan, kami berharap setiap pembangunan dapur MBG dapat dikoordinasikan lebih dulu agar terdata dengan baik,” jelasnya.
Baca Juga: DPRA Sosialisasi Draft Perubahan UUPA di DPRK Aceh Timur
Baca Juga: Revisi UUPA Sudah Sampai Mana? Ini Kata Iskandar Usman Al-Farlaky
Bupati Aceh Timur juga menyoroti soal program Koperasi Merah Putih yang hingga kini belum jelas kapan mulai beroperasi. Ia meminta agar diperjelas kapan program tersebut bisa mulai berjalan.
“Terkait Koperasi Merah Putih, kami meminta agar diperjelas kapan bisa mulai berjalan. Jangan sampai program yang seharusnya bermanfaat besar bagi masyarakat justru terhambat di tahap awal,” ujarnya.
Iskandar menyampaikan harapan besar terhadap pembangunan Sekolah Rakyat di Aceh Timur. Ia menilai bahwa program tersebut sangat mendesak karena tingginya angka keluarga miskin di daerahnya yang membutuhkan akses pendidikan murah dan berkualitas.
“Sekolah Rakyat ini sangat penting untuk segera diwujudkan di Aceh Timur. Banyak keluarga miskin yang membutuhkan pendidikan bagi anak-anak mereka. Kehadiran sekolah rakyat akan menjadi solusi nyata bagi persoalan pendidikan dasar masyarakat kurang mampu,” tutup Iskandar.