“Kami juga menyampaikan kepada Pak Menteri ESDM bahwa di Aceh Timur sudah mulai terbentuk koperasi dan BUMD yang bergerak di sektor migas. Namun, kami memerlukan arahan dan kejelasan regulasi, sejauh mana pola yang tepat dalam mendorong BUMD, koperasi, atau UKM agar tidak bertentangan dengan aturan nasional,” jelasnya.
Menurut Al-Farlaky, kejelasan skema kelembagaan ini penting agar peran masyarakat bisa terwadahi secara sah, tidak hanya sebagai pekerja, tapi juga sebagai bagian dari sistem tata kelola yang baik.
“Maka peran koperasi, BUMD, atau UKM harus diperkuat dan dipertegas legalitasnya. Untuk itu, arahan dari Kementerian sangat kami harapkan,” tegas Bupati.
Bupati juga memberikan apresiasi kepada Menteri ESDM, Bahlil Lahadalia, yang telah mengeluarkan regulasi khusus untuk memberi ruang legal kepada pengelolaan sumur minyak rakyat.
Baca Juga: Aroma Nilam Simpang Jernih, Bupati Al-Farlaky Buka Peluang Investasi
Baca Juga: Bupati Aceh Timur Turun Tangan, Jembatan Rusak Bakal Dibangun Demi Keselamatan Warga
“Kami mendukung penuh dan mengapresiasi langkah Menteri ESDM Bapak Bahlil. Ini bukti negara hadir untuk rakyat kecil. Kami siap bersinergi agar pengelolaan ini menjadi contoh tata kelola energi rakyat yang modern, aman, dan memberikan manfaat ekonomi langsung bagi masyarakat,” pungkasnya.
Rapat yang berlangsung di Ruang Sarulla itu turut dihadiri para Menteri, Gubernur, dan kepala daerah dari berbagai wilayah penghasil minyak rakyat di Indonesia.