Infoacehtimur.com, Nasional – Bupati Aceh Timur, Iskandar Usman Al-Farlaky menghadiri rapat penting bersama Tim Gabungan Penanganan Sumur Minyak Masyarakat yang digelar Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) RI di Gedung ESDM, Jakarta Pusat, Selasa (29/7/2025).
Rapat yang dipimpin langsung oleh Menteri ESDM sekaligus Ketua Satgas Percepatan Hilirisasi dan Ketahanan Energi Nasional ini membahas langkah konkret dalam memperbaiki tata kelola sumur minyak masyarakat di sejumlah daerah, termasuk penguatan produksi nasional melalui legalisasi sumur minyak rakyat.
Dalam rapat tersebut, Bupati Al-Farlaky memaparkan hasil inventarisasi yang telah dilakukan oleh Pemkab Aceh Timur. Sebanyak 796 sumur minyak tradisional telah didata dan dilaporkan ke Pemerintah Aceh serta Kementerian ESDM sebagai bentuk kesiapan menuju proses legalisasi.
“Pemkab Aceh Timur telah menginventarisasi sebanyak 796 sumur minyak rakyat sesuai arahan Menteri ESDM dan Gubernur Aceh. Ini adalah bentuk keseriusan kami dalam mendukung regulasi energi berbasis rakyat yang legal, aman, dan berkelanjutan,” ujar Bupati Al-Farlaky.
Baca Juga: Bupati Al-Farlaky : Musrenbang RPJMD Adalah Pondasi Awal Merancang Masa Depan Aceh Timur
Baca Juga: Bupati Al-Farlaky Ingin Aceh Timur Jadi Pertama Melegalkan Sumur Minyak
Dalam pemaparannya, Bupati juga menyinggung fakta penting bahwa Aceh Timur pernah mengalami musibah besar akibat pengelolaan sumur minyak yang tidak memenuhi standar keselamatan.
“Di masa lalu, Aceh Timur pernah mengalami kecelakaan kerja hebat yang merenggut puluhan nyawa. Itu menjadi pelajaran penting. Kita tidak ingin tragedi serupa terulang. Oleh karena itu, legalisasi ini harus disertai dengan pengelolaan sesuai standar operasional prosedur (SOP),” tegas Bupati.
Ia berharap legalisasi tidak hanya memberikan kepastian hukum, tetapi juga menjadi awal bagi transformasi pengelolaan energi rakyat yang mengedepankan keselamatan kerja, tanggung jawab lingkungan, dan peningkatan kesejahteraan masyarakat lokal.
Dalam forum tersebut, Bupati juga menyampaikan bahwa Aceh Timur telah mulai membentuk kelembagaan ekonomi rakyat, seperti koperasi dan BUMD, untuk mendukung pengelolaan migas yang lebih terstruktur.
Halaman Selanjutnya