Infoacehtimur.com, Aceh – Dewan perwakilan rakyat aceh (DPRA) Fraksi Partai PKB menyoroti problematika ekonomi dan ketenagakerjaan yang dihadapi oleh masyarakat serta potensi keuangan daerah yang harus dimanfaatkan secara tepat oleh Pemerintah Aceh.
Fraksi PKB mengapresiasi kinerja Pemerintah Aceh yang telah mengupayakan peningkatan Pendapatan Asli Daerah. Namun, Silpa APBA 2024 sebesar RP530 Milyar lebih menunjukkan bahwa pelaksaan penyerapan anggaran oleh pemerintah dinilai masih rendah. Kondisi tersebut menjadi catatan kritis bagi pemerintah aceh supaya penyerapan anggaran ditahun mendatang harus lebih optimal.
“Fraksi PKB mengintruksikan kepada SKPA terkait, agar mengedepankan azas transparansi dan akuntabel, terutama dalam hal pengelolaan keuangan dan kekayaan serta potensi-potensi daerah yang menjadi berbagai sumber pendapatan Asli Aceh”, tegas Anggota DPRA Fraksi PKB Dapil 5 Iskandar.
Apresiasi atas keberhasilan mempertahankan 4 pulau di Aceh Singkil turut dihaturkan, sekaligus mengajak Pemerintah Aceh senantiasa berupaya agar Tanah Blang Padang dikembalikan status Waqaf Mesjid Raya Baiturrahman Banda Aceh.
Fraksi partai PKB turut meminta Pemerintah Aceh supaya mendukung percepatan Pengangkatan P3K dengan status baik R1, R2, R3 dan R4 dari Paruh waktu menjadi penuh waktu. Hal tersebut disuarakan oleh Iskandar saat penyampaian pendapat Fraksi PKB dalam paripurna pertanggungjawaban APBA 2024 yang berlangsung pada Kamis (31/7/2025) di Gedung Utama DPRA.
Sektor Pertanian, Perkebunan, dan Perikanan tak luput dari perhatian Fraksi PKB. Pihaknya meminta Pemerintah Aceh mewujudkan terobosan yang handal dalam urusan pemasaran komoditas hasil produksi dan solusi atas masalah penurunan harga beli komoditas dari masyarakat petani dan nelayan.
Pemeliharaan infrastruktur lalulintas antar kabupaten/kota di Aceh, khususnya Aceh Timur-Gayo Lues, dan Gayo Lues-Aceh Barat Daya turut menjadi perhatian dpra fraksi pkb. Pihaknya meminta Pemerintah Aceh membentuk UPTD baru untuk kebutuhan pemeliharaan lintas jalan kabupaten tersebut, terlebih untuk mitigasi bencana longsor.
Kondisi ruas jalan provinsi di Aceh besar sebagai penyangga Ibukota Provinsi Aceh juga dinilai tak kalah penting, sehingga pemerintah diminta untuk menganggarkan peningkatan infrastuktur. Kemudian, ruas jalan Trienggadeng Samalanga menuju ibu kota Pidie Jaya, mengingat akan digelar agenda MTQ Provinsi Aceh tahun 2025.
Fraksi PKB turut meminta Pemerintah Aceh fokus terhadap mitigasi bencana alam cuaca akhir tahun, penanggulangan HIV/AID, dan persoalan kekerasan terhadap perempuan dan anak.
Tak kalah penting, Fraksi PKB meminta peningkatan anggaran dari Pemerintah Aceh untuk pelatihan bagi masyarakat aceh berstatus Pencari Kerja, sehingga mampu bersaing dengan SDM dari daerah lain untuk mengambil kesempatan kerja di daerah sendiri.