Isu selanjutnya adalah pemberdayaan ekonomi. Bupati dan wali kota diharapkan agar memastikan di APBK 2023 tersedia anggaran pemberdayaan ekonomi. Mereka dipersilahkan untuk mengundang para pelaku usaha untuk berinvestasi di daerah.
Ada juga permasalahan banjir yang kerap berulang di Aceh Utara. Untuk persoalan itu, perlu adanya upaya mitigasi bencana. Di mana upaya dilakukan mulai dari pencegahan dan kesiapsiagaan, rehabilitasi dan rekonstruksi paskabencana masa darurat.
Isu terakhir adalah Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Aceh, yang ditargetkan untuk direvisi dari Rancangan Qanun RTRW serta akan selesai pada tahun 2022.***
Baca juga: Mayjen Achmad Marzuki PJ Gubernur Aceh. Kepala Staff Angkatan Darat: Beliau Telah Pensiun Dini
Baca juga: Ratusan Personel Polisi Dikerahkan Untuk pengamanan Pelantikan Pj Gubernur Aceh