Singgung soal politik dagang sapi
Menurut Said, bongkar pasang koalisi ini terjadi lantaran partai tidak mendasari kerja sama politik pada ide dan cita-cita bersama ke depan. Kerjasama politik, kata dia, harusnya didasarkan pada semangat bersama yang lebih mendasar dalam melihat tantangan bersama sebagai sebuah bangsa kedepan.
Model kerjasama politik seperti ini yang dianut oleh PDIP dan diklaim Said akan jauh lebih kokoh ketimbang kerjasama yang didasarkan pada politik dagang sapi.
“Kenyataan ini justru menandakan bahwa poros politik yang mengusung Ganjar Pranowo sebagai calon presiden justru sejauh ini yang paling solid,” kata Said.
Said menyebut partainya menjadikan semangat politik gotong royong dan membangun ikatan batin dengan partai koalisi. PDIP, kata dia, menghindari model politik dagang sapi karena akan berujung pada berburu kekuasaan semata dan akan cenderung mengabaikan aspirasi publik.
“Angka split ticket voting (fenomena pilihan pendukung partai tidak sama dengan pilihan elit partai) sebagaimana yang tergambar pada survei Indikator Politik, Litbang Kompas dan LSI yang terbaru sangat besar. Data ini menunjukkan bahwa terkadang keinginan elite partai politik tidak sejalan dengan harapan basis pendukungnya dan lebih-lebih publik,” kata Said.
Akibat hal tersebut, ia mengatakan basis dukungan terhadap sosok capres maupun cawapres tidak senantiasa diikuti sebagian besar oleh para pendukung partai yang mengusungnya. Sehingga, dukungan lebih menonjol aspek administrasi pemilu ketimbang basis politik.
Selanjutnya, Demokrat berpotensi hengkang dari KPP
Sebelumnya, Sekretaris Jenderal Partai Demokrat, Teuku Riefky Harsya, menyatakan bahwa Anies Baswedan akan berpasangan dengan Muhaimin Iskandar pada Pilpres 2024. Riefky menyatakan keputusan itu dibuat secara sepihak oleh Ketua Umum Partai NasDem, Surya Paloh.
Dia juga menyatakan Anies dipanggil secara tiba-tiba oleh Surya pada Selasa malam, 29 Agustus 2023. Anies, menurut dia, dipaksa untuk menerima keputusan berpasangan dengan Muhaimin .
Riefky pun menyatakan Partai Demokrat dan Partai Keadilan Sejahtera (PKS) sebagai anggota Koalisi Perubahan untuk Persatuan tak dilibatkan dalam mengambil keputusan tersebut.
Halaman Selanjutnya