Kordinator Front Anti Kejahatan Sosial ( FAKSI ) Aceh, Ronny Hariyanto, mendesak, Bupati Aceh Timur, H.Hasballah M.Thaib, SH, menghapus semua kebijakannya, yang dinilai memberatkan masyarakat Aceh Timur, khususnya terkait kebijakan soal BLT dan Bansos bersyarat, BPJS dan Gas Elpiji dipersulit, serta kebijakan lainnya, yang dinilai melukai perasaan masyarakat miskin yang sangat membutuhkannya.
” Kami minta Bupati Rocky menghapus segera semua kebijakannya yang melukai hati rakyat miskin di Aceh Timur, karena rakyat sudah cukup sengsara selama ini, kalau tidak mampu menyenangkan hati rakyat, maka jangan menambahkan penderitaannya lagi,” kata Ronny, Jumat 24 Desember 2021.
Aktivis HAM itu mengungkapkan, adapun kebijakan yang dinilai memberatkan masyarakat itu diantaranya kebijakan soal BLT dan Bansos bersyarat, pembelian gas elpiji wajib vaksin, kebijakan terhadap siswa, kebijakan terkait BPJS, dan sejumlah kebijakan lainnya yang dianggap mengganggu psikologis warga dan melanggar hak – hak warga negara.
” BLT dan Bansos itu mungkin kecil nilainya bagi para pejabat yang punya penghasilan besar dan tinggal di rumah mewah dan ber AC, tapi bagi rakyat miskin, itu sangat besar artinya untuk mereka bertahan hidup beberapa lama bersama keluarganya,” ungkap Ronny.
” Kenapa bupati tidak sensitif soal itu, padahal mereka adalah masyarakat yang semestinya ia bela? warga Aceh Timur mestinya diperlakukan khusus, apalagi mereka adalah masyarakat yang mengantarkan seorang Rocky ke tampuk kekuasaan, ini sampai gas elpiji pun mau dipersulit, anak – anak terancam tak boleh sekolah, berobat juga bisa sulit, apa tak ada cara lain yang lebih cerdas dari itu,” ketus pengkritik yang dikenal sangat cadas soal isu – isu sosial seperti kemiskinan, pengangguran, demokrasi dan hak asasi manusia itu.
Dia menambahkan, bahwa kehidupan sosial, ekonomi dan psikologis masyarakat Aceh, khususnya Aceh Timur, belum jauh beranjak dari kesulitan di masa konflik, dan semestinya tidak disamakan antara pengkondisian masyarakat di Aceh, dengan di luar Aceh.
” Rakyat Aceh ini dari masa konflik hidupnya sudah sangat sengsara, bahkan itu sampai detik ini, mereka belum sempat bahagia, jadi jangan ditambah dengan kebijakan – kebijakan konyol yang tidak sesuai harapan, sensasional dan bombastis, sedangkan rakyat dipermudah saja hidupnya, mereka masih sulit, apalagi dipersulit dengan kebijakan yang mencekik leher,” ketus Putera Idi Rayeuk, Aceh Timur, berdarah Aceh Minang itu.
Ketua Forum Pers Independent Indonesia (FPII) Provinsi Aceh itu berharap, Bupati Aceh Timur, mempertimbangkan strategi – strategi cerdas lainnya yang dapat diandalkan sebagai solusi untuk menghadapi masyarakat, dan tidak mengandalkan arogansi kekuasaan secara berlebihan.
” Bupati dan jajarannya kan orang – orang digaji, orang – orang pintar, tentunya energinya jauh lebih kuat dan hebat dalam hal merancang strategi pendekatan ke masyarakat, yang sejuk dan bersahaja, agar tujuan – tujuan pemerintah misalkan tentang vaksin, dapat diterima dengan baik, sedangkan kami yang tidak digaji saja bisa mendekati masyarakat dengan cara – cara kami, apalagi pemerintah,” ungkapnya.
Ronny mengingatkan, agar Bupati Rocky tidak lupa diri dan mengingat sejarah dirinya, hingga bisa berada di tampuk kekuasaan di Aceh Timur, dan gezahnya tersiar hingga ke kancah nasional adalah berkat dukungan masyarakat Aceh Timur, khususnya rakyat miskin yang memilihnya. Oleh karena itu, Bupati Rocky dinilai tidak pantas memiliki orientasi untuk mempersulit kehidupan masyarakat yang telah berjasa mengantarkannya ke tampuk kekuasaan.
” Bupati Rocky, jangan lupakan sejarah, apakah pantas membalas jasa masyarakat yang telah mengantarkannya menjadi bupati, dengan kebijakan – kebijakan yang menyulitkan kehidupan rakyat, terutama rakyat miskin, apakah pantas susu dibalas tuba?” ketus Ronny.
Dia mendesak agar Bupati Aceh Timur, segera menghapus semua kebijakannya tersebut apapun alasannya, sebelum pihaknya menggelar aksi demonstrasi bersama seluruh warga Aceh Timur, yang memprotes semua kebijakan yang dinilai menyengsarakan rakyat itu.
” Tujuan adanya pemerintahan dalam suatu negara adalah untuk mempermudah kehidupan warga negara, atau hajat hidup orang banyak, jadi jangan dibalik, pemerintah koq semangat sekali ingin mempersulit hidup rakyat, dimana akal sehatnya? Meskipun kami tahu ini tujuannya untuk kebaikan dan keselamatan masyarakat juga, tapi carilah cara – cara yang lebih cerdas dan dapat diterima dengan baik, walaupun itu sulit, jadi tolong hentikan semua itu sebelum kami gerakkan demonstrasi besar – besaran di jalanan,” pungkas alumni Universitas Ekasakti itu menutup keterangannya.