Ditambah 211 anggota DPR yang riwayat pendidikannya tidak transparan. Padahal asas keterbukaan pejabat publik jadi kunci kepercayaan rakyat.
Pengamat menilai ketidakterbukaan data pendidikan DPR mencederai kepercayaan publik.
“Wakil rakyat punya 3 fungsi: legislasi, anggaran, pengawasan. Kalau data dasarnya saja ditutup, rakyat wajar curiga UU yang disusun untuk kepentingan siapa,” ujar pengamat.
Debat: Ijazah vs Pengabdian
Perdebatan publik terbelah. Kubu pertama bilang: menyusun UU butuh logika hukum, analisis ekonomi, harmonisasi regulasi. Pendidikan formal relevan jadi bekal teknis.
Kubu kedua bilang: yang penting integritas + pengalaman lapangan. Tapi keduanya sepakat di satu titik: kontras gaji guru vs tunjangan DPR tidak adil.
Guru honorer = garda depan mencerdaskan bangsa. Tanpa mereka, tidak akan ada dokter, insinyur, hakim, apalagi anggota DPR. Tapi negara masih “pelit” bayar mereka.
Tanya Publik: Kalau menyusun hukum untuk 280 juta orang boleh minimal SMA, kenapa mencerdaskan 280 juta orang digaji seharga 4 liter bensin?
Data resmi profil DPR ada di BPS RI dan dpr.go.id. Data gaji guru honorer bisa dicek ke Kemendikdasmen dan Pemda masing-masing.
Catatan Redaksi: Artikel ini kritik kebijakan, bukan menyerang pribadi. Setiap anggota DPR punya peran penting. Tapi ketimpangan kesejahteraan antara “penyusun aturan” dan “pencetak generasi” harus jadi bahan evaluasi negara.