Infoacehtimur.com, Nasional – Pemerintahan Prabowo Subianto tidak akan mencapai target pertumbuhan ekonomi 8% dalam lima tahun ke depan.
Menurut Ekonom INDEF, Ariyo Irhamna, struktur kabinet yang terlalu besar dan kompleks menyebabkan perubahan peraturan yang lambat dan memperlambatkan proses pengambilan keputusan.
Baca Juga: Prabowo Resmi Naikkan Gaji Guru dan Tunjangan Guru Non-ASN
“Karena dengan banyaknya kabinet ini, tambahan kabinet, pemecahan, itu pemerintah tidak bisa gas di awal. Jadi akan banyak penyesuaian-penyesuaian peraturan yang dulu disusun di pemerintah sebelumnya, Pemerintah Pak Jokowi, itu perlu penyesuaian,” kata Ekonom INDEF, Ariyo Irhamna dalam diskusi ‘Catatan Akhir Tahun bersama Universitas Paramadina’ secara virtual, Senin (23/12/2024).
Contohnya, Perpres Dewan Sumber Daya Air Nasional harus direvisi karena lembaga tersebut dihapus oleh Prabowo. Hal ini memperlambatkan proses kerja karena kementerian harus menunggu penyesuaian peraturan terlebih dahulu.
Baca Juga: Vladimir Putin Ucapkan Selamat ke Prabowo Atas Kemenangan yang Meyakinkan
“Banyak kementerian sekarang struggling untuk hal itu. Jadi saling tunggu, kementerian itu harus ada penyesuaian dulu,” imbuhnya.m
Ariyo membandingkan langkah Indonesia dengan Vietnam yang telah menurunkan PPN, memangkas jumlah kementerian dan mengurangi jumlah Aparatur Sipil Negara (ASN) untuk meningkatkan efisiensi dan percepatan pertumbuhan ekonomi.