Aceh Timur | Wacana perpanjangan masa jabatan Presiden hingga 2027 yang digulirkan oleh sejumlah Parpol dan menteri di kabinet Jokowi, dinilai menambah deretan kegaduhan dan ketimpangan yang terjadi.
Hidayatul Mustaqim ketua umum HMI Aceh Timur, kepada Media ini, Selasa 1/3/2022 beberapa hari yang lalu disalah satu cafe Idi Rayeuk mengatakan banyak hal yang lebih penting untuk diurusi dibandingkan isu tersebut.
Lebih lanjut Mustaqim menjelaskan sebagaimana yang tertuang dalam UUD 1945 Pasal 7 tentang masa jabatan presiden dan wakil presiden, telah diatur secara detail bahwa presiden dan wakil presiden memegang jabatan selama lima tahun dan dapat dipilih kembali dalam jabatan yang sama hanya untuk satu kali masa jabatan.
Baca Juga:
- Piala Bupati Aceh Timur Cup 2026 Siap Digelar, Total Hadiah Rp100 Juta untuk Pelajar SMA/SMK/MA
- Pang Wanda Cetak Gol Sejak Menit ke-5, Lagend Julok Putra FC Menang Telak
- Menuju Aceh Timur Maju, Plt Sekda Adlinsyah Lantik 2 Pejabat Administrator Disdikbud
- Seperti Penonton: Aceh Timur Hanya Rp6,85 M dari Rp251,66 miliar Anggaran Dayah 2026
- Demo Tolak Pergub JKA, 6 Mahasiswa Ditangkap. Sekda Aceh: Jalankan Dulu Pergub, Baru Kami Bisa Melihat
“Artinya, segala bentuk tindakan yang mengupayakan perpanjangan masa jabatan presiden dan wakil presiden dapat dianggap sebagai langkah sistematis yang hendak melawan amanat konstitusi.
Selain menambah kegaduhan, wacana itu juga semakin menggambarkan betapa kuatnya kepentingan dan cengkraman atau hegemoni oligarki dan kaum kapitalis neoliberal di Indonesia” kata Mustaqim.
Iya meyakini, banyak rakyat dari berbagai kalangan yang satu suara dengannya.
“Saya yakin akan banyak rakyat dari berbagai macam kalangan yang satu suara dengan kami, terkait dengan isu ini, yang saya sebut sebagai kekuatan dan kedaulatan rakyat,” jelasnya.
Ia menambahkan, alih-alih menggelindingkan opini kontraproduktif terkait masa jabatan presiden dan wakil presiden, ia merekomendasikan agar elit politik lebih fokus dalam membantu menyelesaikan pandemi covid-19, termasuk perbaikan ekonomi masyarakat yang tengah terpuruk.
“Salah satu yang memprihatinkan kami semua, misalnya meroketnya harga minyak ” jelasnya.
Para elite politik juga diminta untuk berhenti membuat kegaduhan
“Kami meminta elite politik berhenti membuat kegaduhan di tanah air, jangan Selalu fokus terhadap kolega dan isi perut sendiri, tapi lihatlah perekonomian masyarakat selama covid 19 melanda negara,” tutupnya.***