Aceh Timur | Wacana perpanjangan masa jabatan Presiden hingga 2027 yang digulirkan oleh sejumlah Parpol dan menteri di kabinet Jokowi, dinilai menambah deretan kegaduhan dan ketimpangan yang terjadi.
Hidayatul Mustaqim ketua umum HMI Aceh Timur, kepada Media ini, Selasa 1/3/2022 beberapa hari yang lalu disalah satu cafe Idi Rayeuk mengatakan banyak hal yang lebih penting untuk diurusi dibandingkan isu tersebut.
Lebih lanjut Mustaqim menjelaskan sebagaimana yang tertuang dalam UUD 1945 Pasal 7 tentang masa jabatan presiden dan wakil presiden, telah diatur secara detail bahwa presiden dan wakil presiden memegang jabatan selama lima tahun dan dapat dipilih kembali dalam jabatan yang sama hanya untuk satu kali masa jabatan.
Baca Juga:
- Pembangunan Huntara di Aceh Timur Dikebut untuk Persiapan Ramadhan
- Bupati Aceh Timur Resmikan Pembangunan Huntara untuk Korban Banjir
- Bupati Aceh Timur: “Rumoh Broek, Peugot Proposal” Biar Kita Bantu
- 120 Pesantren di Aceh Timur Rusak Diterjang Banjir Bandang
- Bupati Alfarlaky: 3.000 Huntara Dibangun untuk Korban Bencana di Aceh Timur
“Artinya, segala bentuk tindakan yang mengupayakan perpanjangan masa jabatan presiden dan wakil presiden dapat dianggap sebagai langkah sistematis yang hendak melawan amanat konstitusi.
Selain menambah kegaduhan, wacana itu juga semakin menggambarkan betapa kuatnya kepentingan dan cengkraman atau hegemoni oligarki dan kaum kapitalis neoliberal di Indonesia” kata Mustaqim.
Iya meyakini, banyak rakyat dari berbagai kalangan yang satu suara dengannya.
“Saya yakin akan banyak rakyat dari berbagai macam kalangan yang satu suara dengan kami, terkait dengan isu ini, yang saya sebut sebagai kekuatan dan kedaulatan rakyat,” jelasnya.
Ia menambahkan, alih-alih menggelindingkan opini kontraproduktif terkait masa jabatan presiden dan wakil presiden, ia merekomendasikan agar elit politik lebih fokus dalam membantu menyelesaikan pandemi covid-19, termasuk perbaikan ekonomi masyarakat yang tengah terpuruk.
“Salah satu yang memprihatinkan kami semua, misalnya meroketnya harga minyak ” jelasnya.
Para elite politik juga diminta untuk berhenti membuat kegaduhan
“Kami meminta elite politik berhenti membuat kegaduhan di tanah air, jangan Selalu fokus terhadap kolega dan isi perut sendiri, tapi lihatlah perekonomian masyarakat selama covid 19 melanda negara,” tutupnya.***