Infoacehtimur.com – Dewan perwakilan rakyat kabupaten (DPRK) Aceh Timur menggelar rapat paripurna LKPJ Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Aceh Timur tahun naggaran 2025, pada Senin (8/6/2026). Paripurna yang berlangsung alot, Pemkab Aceh Timur memaparkan kepada DPRK Aceh Timur tentang pertanggungjawaban penggunaan anggaran tahun 2025.
Apresiasi serta Kritik dan Saran sebagai rekomendasi dari Komisi 3 DPRK Aceh Timur ‘dilayangkan’ kepada Pemerintah Aceh Timur, supaya Uang Negara senantiasa menebar manfaat bagi rakyat melalui progres pembangunan yang tepat sasaran dan berkelanjutan.
Komisi III DPRK Aceh Timur memberikan apresiasi kepada Bupati Aceh Timur atas segenap upaya yang telah dilakukan dalam menjalankan roda pemerintahan, menjaga stabilitas daerah, serta mengoordinasikan penanganan dampak bencana hidrometeorologi yang terjadi di sejumlah wilayah. Di tengah berbagai tantangan tersebut, Pemerintah Kabupaten Aceh Timur tetap mampu melanjutkan pelaksanaan program pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat.
Secara khusus, Komisi III mengapresiasi keberhasilan pembangunan 27 titik ruas jalan yang tersebar di wilayah Kabupaten Aceh Timur serta adanya tren penurunan angka kemiskinan selama masa kepemimpinan Bupati saat ini.
Penduduk miskin di aceh timur pada tahun 2024 sejumlah 13,3 persen penduduk. Jumlah tersebut dalam tahun 2025 turun pada 11,2 persen, artinya 8.630 warga aceh timur dalam tahun 2025 berhasil keluar dari garis kemiskinan.
Capaian tersebut DPRK Aceh Timur menilai bahwa Pemkab Aceh Timur cukup perform dalam menjalankan komitmen menghadapi pembangunan yang memiliki efek ganda, yakni pembangunan infrastruktur daerah yang diikuti selaras dengan peningkatan kesejahteraan masyarakat.
Capaian Hari Ini Selalu Menjadi Tantangan Untuk Esok
Pencapai yang telah dikantongi sebagai hasil kinerja hari ini tidak berarti menjadi stok tiket aman untuk kualitas daerah di masa depan. Kritik dan Saran yang dibungkus dalam rekomendasi dari Komisi 3 DPRK Aceh Timur harus menjadi PR tambahan agar kinerja pemerintah aceh timur dalam progres pembangunan dimasa yang akan datang semakin maksimal.
Ketua Komisi III DPRK Aceh Timur Zulfahmi S.H menyatakan bahwa rekomendasi dari Komisi III DPRK bertujuan mendukung peningkatan kualitas tata kelola pemerintahan dan kualitas pembangunan daerah.
8 Catatan Kritis Untuk Pemerintah Aceh Timur
Catatan kritis yang diajukan oleh Komisi III DPRK Aceh Timur berisi 8 catatan penting agar pemerintah aceh timur melakukan upaya peningkatan kualitas pembangunan.
Dalam dokumen rekomendasi yang diajukan kepada pemerintah kabupaten, Komisi III DPRK Aceh Timur ‘mendorong’ Pemkab Aceh Timur agar mengoptimalisasi pengelolaan aset daerah melalui pendataan dan inventarisasi aset secara menyeluruh, baik aset bergerak maupun tidak bergerak, sehingga dapat memberikan manfaat yang lebih besar bagi pembangunan daerah, baik sektor pertanian maupun sektor kelautan dan perikanan.
Pemerintah Aceh Timur diharapkan melakukan penguatan kapasitas kelembagaan dan sumber daya manusia pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) guna meningkatkan kualitas Perencanaan Pembangunan Daerah yang terintegrasi dan berkelanjutan.
Kemudian, Komisi III DPRK Aceh Timur meminta agar Pemerintah Kabupaten lebih giat dalam mencapai peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD), salah satunya dengan upaya peningkatan sosialisasi pajak dan retribusi daerah guna memperkuat kesadaran semangat gotong royong masyarakat dalam membangun daerah.
Selaras untuk mendukung upaya tersebut, Komisi III DPRK Aceh Timur mengusul pembentukan Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) sebagai langkah strategis untuk memperkuat pengelolaan pendapatan daerah, khususnya pada sektor pajak dan retribusi daerah.
Komisi III DPRK Aceh Timur menuntut peningkatan transparansi, akuntabilitas, dan profesionalisme pengelolaan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), sehingga mampu memberikan kontribusi yang lebih optimal terhadap Pendapatan Asli Daerah.
Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dituntut untuk selalu berupaya meningkatkan Prinsip Efektif & Efisien dalam pelaksanaan program pembangunan dan penyerapan anggaran, sehingga target pelaksanaan pembangunan dapat tepat waktu, terukur, tepat sasaran, dan tercapai hasil pembangunan yang maksimal.
Komisi III DPRK Aceh Timur turut meminta Dinas Perpustakaan dan Kearsipan untuk menggenjot program kolaborasi dengan perpustakaan kecamatan dan gampong, dalam rangka peningkatan budaya literasi serta minat baca masyarakat, khususnya generasi muda.
Sektor kelautan dan perikanan, Komisi III DPRK Aceh Timur mengusulkan pengembangan atau pembentukan BUMD di sektor perikanan, mengingat besarnya potensi sumber daya perikanan yang dimiliki Kabupaten Aceh Timur dan peluangnya dalam meningkatkan perekonomian daerah.
Zulfahmi,S.H elaku Komisi III DPRK Aceh Timur meyakini bahwa dengan sinergi yang baik antara Pemerintah Kabupaten Aceh Timur, DPRK, serta seluruh pemangku kepentingan, maka berbagai tantangan pembangunan dapat dihadapi secara bersama-sama.
Rekomendasi tersebut diharapkan menjadi bahan evaluasi dan penyempurnaan kebijakan kedepan, demi terwujudnya pembangunan yang lebih efektif, akuntabel, dan berorientasi pada kesejahteraan masyarakat Aceh Timur.