INFO ACEH TIMUR, LANGSA – Menindaklanjuti kunjungan Menteri Perhubungan RI pada 8 Februari 2023 lalu yang telah meninjau Pelabuhan Kuala Langsa guna melihat kondisi alur pelayaran.
Maka Menhub Budi Karya Sumadi menginstruksikan dilakukannya pengerukan kuala Langsa. Untuk itu, Dishub Aceh bersama Pelindo sebagai operator pelabuhan sekaligus diberikan tangggung jawab untuk melaksanakan kegiatan pengerukan.
Terkait rencana pengeruhkan ini, beberapa hal didiskusikan dalam Rapat Koordinasi Dukungan Kegiatan Pelabuhan Kuala Langsa di Aula Multimoda, Dishub Aceh, Rabu, 18 Juli 2023.
Diantaranya dukungan prosedur dan perizinan yang diperlukan perkait operaasional dan pengembangan pelabuhan termasuk rencana pengerukan kolam dan alur pelayaran Pelabuhan Kuala Langsa.
BACA JUGA: Kedatangan Menhub RI Akankah Tol Laut Kembali Hidup di Pelabuhan Kuala Langsa
BACA JUGA: 7 Fakta Unik Mangrove Kuala Langsa Identik Dengan Sungai Amazon, Cocok buat Healing
Diskusi ini juga mencakup dukungan kementerian, lembagam, dan pemangku kepentingan terkait dalam rangka pemanfaatan Pelabuhan Kuala Langsa
Guna sebagai efektivitas angkutan barang di Aceh sejalan dengan Qanun Aceh yaitu Nomor 8 Tahun 2022 Tentang Tata Niaga Komoditas.
Pengerukan Pelabuhan Kuala Langsa diperlukan guna meningkatkan fasilitas pelabuhan baik sisi darat dan perairan untuk mendukung operasional pelabuhan.
Selain itu, kedalaman kolam dan alur pelayaran di level -3 sampai dengan -5 m sangat beresiko terhadap keselamatan pelayaran. Sehingga menurunkan minat masyarakat dan dunia usaha untuk menggunakan pelabuhan.
Permasalahan lainnya terdapat ketidakseimbangan antara aktivitas barang atau muatan masuk dan keluar menyebabkan tidak efisiensinya biaya operasional dan jasa di pelabuhan.
Kepala Dinas Perhubungan Aceh, Teuku Faisal dalam arahannya mengawali diskusi mengatakan banyak aspek yang harus kita pelajari sehingga pengerukan bisa berjalan, bermanfaat dan tidak sia-sia, perlu adanya dukungan pemangku kepentingan dan kehadiran pemerintah pusat sangat diharapkan.
“Yang harus kita fokuskan adalah kelengkapan dokumen lingkungan pelabuhan Kuala Langsa ini, sesuai regulasi harus ada perubahan penannggung jawab,” sebutnya.
Sementara itu, Regional Head 1 PT. Pelindo Yarham Harid mengatakan melalui pertemuan ini berhadap dukungan lintas sektor di Aceh terkait pengurusan perizinan pengerukan alur laut Pelabuhan Kuala Langsa dapat terlaksana dengan baik.
“Melalui pertemuan ini, menjadi wadah agar satu pemahanan dan visi dalam menyukseskan pengembangan Kuala Langsa, khususnya terkait pengerukan. Sehingga berbagai kendala yang ada dapat kita selesaikan bersama,” ujarnya.
Hasil diskusi ini selanjutnya akan disampaikan kepada pihak-pihak terkait, baik daerah provinsi hingga ke kementerian pusat. Hadir dalam kesempatan ini perwakilan Kementerian Perikanan dan Kelautan RI.
Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehuatanan RI, Dinas Perhubungan Kota Langsa, Dinas Kelautan dan Perikanan Aceh, Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Aceh.
Kemudian KSOP Kelas IV Kuala Langsa, Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Kota Langsa, dan Dinas Kelautan dan Perikanan Kota Langsa.(Dishub/MR)***