Pemerintah Republik Indonesia terus menggarap Kereta Cepat Jakarta Bandung bahkan tetap akan menggunakan APBN untuk menutupi biaya yang terus saja membengkak.
Sebagaimana dipaparkan oleh Pemerintah RI, Kereta Cepat itu dibangun dari investasi yang menggunakan skema business to business dimana pemerintah dengan penuh komitmen menjamin seluruh modal bersumber dari anggota kpnsorsium dan pinjaman dari China.
Mengutip Kompas, okowi juga menegaskan, jangankan menggunakan uang rakyat, pemerintah bahkan sama-sekali tidak memberikan jaminan apa pun pada proyek tersebut apabila di kemudian hari bermasalah.
Dalam keterangan resmi PT Kereta Cepat Indonesia China (KCIC), struktur pembiayaan KCJB adalah 75 persen dari nilai proyek dibiayai oleh China Development Bank (CBD) dan 25 persen dibiayai dari ekuitas konsorsium.
Dengan demikian, pendanaan dari konsorsium Indonesia ini sekitar 15 persen dari proyek, sedangkan sisanya sebesar 85 persen dibiayai dari ekuitas dan pinjaman pihak China, tanpa jaminan dari Pemerintah Indonesia.
PMN yang akan dialokasikan pemerintah sebesar Rp 3,4 triliun, digunakan untuk pembayaran base equity capital atau kewajiban modal dasar dari konsorsium.
Sedangkan pinjaman CBD diperkirakan mencapai 4,55 miliar dolar AS atau setara Rp 64,9 triliun.