Infoacehtimur.com | Aceh – Solidaritas Pemuda Anti Korupsi (SiPAK) menilai kebijakan pengadaan mobil dinas sekitar Rp 20 miliar di Badan Reintegrasi Aceh (BRA) tidak tepat dilakukan saat Aceh masih bergulat dengan bencana dan krisis kemanusiaan.
Koordinator SiPAK, Muhammad Akhyar, mengatakan kebijakan tersebut mencerminkan ketidakpekaan fiskal serta lemahnya skala prioritas pemerintah dalam mengelola anggaran publik di tengah kondisi darurat.
“Ketika masyarakat kehilangan rumah, infrastruktur rusak, dan kebutuhan darurat belum tertangani secara optimal, belanja mobil dinas bernilai puluhan miliar rupiah sulit diterima oleh akal sehat publik,” kata Akhyar.
Baca Juga: Penuhi Target Vaksinasi, 5 Polsek Polres Ini Dapat Bantuan Mobil Dinas Baru
Baca Juga: Cerita Horor Polwan Sedang Bertugas di Titi Halimah yang Angker: Ada Mobil Mogok Tiba-tiba
SiPAK mendesak Sekretaris Daerah Aceh dan Ketua BRA untuk memberikan klarifikasi terbuka kepada publik terkait pengadaan mobil dinas tersebut. “Klarifikasi penting untuk menjelaskan dasar kebutuhan, urgensi, serta pertimbangan kebijakan,” tegas Akhyar.
Pengelolaan keuangan daerah harus dilakukan secara tertib, efisien, efektif, dan bertanggung jawab, terlebih dalam kondisi darurat yang menuntut keberpihakan anggaran secara nyata kepada kepentingan publik.