Infoacehtimur.com / Nasional – Luhut Binsar Panjaitan (LBP) Menteri Koordinatir Kemaritiman Dan Investasi Republik Indonesia kembali mendapatkan amanah baru dari Presiden Joko Widodo. Jabatan tersebut sebagai amahan yang tertuangdalam Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 126 Tahun 2022 Tentang Percepatan Pembangunan Pengaraman Nasional yang telah ditandatangani pada 27 Oktober lalu.
Luhut Binsar Panjaitan mendapatkan amahan jabatan tersebut sebagaimana tertuang pada Pasal 9 ayat (2) yang menyatakan bahwa Menteri yang menyelenggarakan koordinasi, singkronisasi, dan pengendalian urusan kementerian dalam penyelenggaraan pemerintahan di bidang kemaritiman dan investasi.
“Laporan pelaksanaan rencana aksi percepatan pembangunan penggaraman nasional kepada presiden paling sedikit 1 kali dalam 1 tahun atau sewaktu-waktu jika diperlukan” dalam Perpres tersebut seperti dikutip Senin, (7/11/2022)
Dalam aturan tersebut pemerintah mewajibkan industri dalam negeri untuk menyerap garam produksi petambak garam dan badan usaha paling lambat tahun 2024. Untuk itu, industri yang wajib menyerap berasal dari pangan, penyamakan kulit, water treatment, pakan ternak, pengasinan ikan, peternakan dan perkebunan, sabun dan deterjen, tekstil, pengeboran minyak, farmasi, kosmetik dan kimia.
“Selain untuk memenuhi kebutuhan Garam Nasional, perpres ini juga untuk pengembangan Garam Indikasi Geografis, dalam hal tersebut untuk membantuk Sentra Ekonomi Garam Rakyat (SEGAR) dan untuk percepatan pembangunan pengaraman akan dilakukan oleh pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah sebagai upaya pemenuhan kebutuhan Garam Nasional” dikutip dari Perpres 126 Tahun 2022.*