Infoacetimur.com | Langsa – Polemik yang terjadi akibat batalnya kucuran Dana Alokasi Khusus (DAK) integrasi dari Kementrian PUPR tahun 2022 menjadi tanggung jawab bersama antara Pemerintah Kota Langsa dan DPRK Langsa.
Ketua HMI Cabang Langsa, Amiruddin, SP menyayangkan adanya sahut-menyahut di media antara Wali Kota dan Wakil Ketua Komisi 3 DPRK Langsa yang seolah mempertontonkan kekanak-kanakan dalam pemerintahan.
“Harusnya, pemerintah apabila ada mis komunikasi melakukan rapat, bukan malah sahut menyahut di media,” ujar Amiruddin. Selasa (22/03/2022).
Baca Juga:
- Banjir Terjang Kalimantan, Air Setinggi Atap Rumah
- Pasca Banjir Aceh Timur: Nelayan Juga Terima Bantuan Pemerintah
- Sambut Kunker Menkes, Bupati Al-Farlaky Laporkan Kerusakan RSUD dan Puskesmas
- Kisah Pak Andi, Tukang Becak yang Terlilit Masalah Ekonomi Akibat Banjir
- Bakti Sosial Mahasiswa Universitas Serambi Mekah di Aceh Timur
Ditambahkan Amiruddin, bahkan di organisasi sendiri apabila ada kisruh bisa diselesaikan secara kelembagaan. “Namun, kenapa lembaga negara bisa naif seperti ini?” Tanyanya heran.
Menurutnya, kegaduhan yang terjadi di Kota Langsa murni karena keterlambatan penyelesaian proses teknis rekomendasi hibah tanah.
Maka, dalam hal ini harapannya eksekutif dan legislatif harus mampu membangun komunikasi yang harmonis agar tidak terjadinya kerugian di tengah masyarakat. Seperti kita ketahui masyarakat daerah aliran sungai sangat membutuhkan rumah layak huni yang dapat ditempati.
“Kita mendorong Pemko dan DPRK Langsa duduk bersama untuk mencari solusi dan bersinergi dalam membangun Kota Langsa,” pungkas Amiruddin.***