Namun kedatangan Rohingya di gelombang ketiga ditolak warga di Kabupaten Bireuen dan Aceh Utara dengan alasan imigran yang diterima sebelumnya berperilaku kurang baik.
Saat menolak, warga juga sudah memberikan bantuan makanan dan bahan bakar agar pengungsi tersebut tidak mendarat lagi di Aceh dan melanjutkan perjalanan sesuai tujuan mereka.
Terkait fenomena tersebut, Menko PMK Muhadjir Effendy menilai belum ada yang serius dari penolakan warga Aceh terhadap kedatangan pengungsi Rohingya di bulan ini yang hendak mendarat ke wilayah tersebut.
“Saya belum melihat ada yang serius, baru letupan-letupan yang sifatnya terbatas,” kata Muhadjir di Kantor Kemenko PMK, Jakarta, Senin (20/11).
Meski begitu, Muhadjir mengatakan pemerintah sebetulnya terbuka dan perlu melayani dengan baik para pengungsi Rohingya tersebut. Di sisi lain ia mengatakan harus memerhatikan kesediaan dari warga setempat untuk menerima para pengungsi tersebut.
Pasalnya, ia mengatakan kehadiran pengungsi Rohingya ini berkaitan dengan entitas perilaku hingga budaya dari yang bersangkutan. Oleh karena itu, Muhadjir menekankan pada peran pemerintah daerah, terutama di kabupaten/kota terkait.
“Itu tentu saja bukan sekedar orang, tapi juga budayanya, perilakunya kemudian akomodasinya, kemudian itu harus di lihat dari sisi itu. Saya mohon pemerintah daerah terutama Provinsi Aceh dan kabupaten yang ketempatan supaya juga memerhatikan hal itu,” kata dia. []
Artikel ini telah tanyang di CNN Indonesia “DPR Aceh Kritik Pusat dan UNHCR soal Penanganan Imigran Rohingya” selengkapnya di sini: https://www.cnnindonesia.com/nasional/20231121052304-32-1026847/dpr-aceh-kritik-pusat-dan-unhcr-soal-penanganan-imigran-rohingya.