Infoacehtimir.com, Aceh Timur – Rencana Pemerintah Kabupaten Aceh Timur untuk melaksanakan bimbingan teknis (bimtek) website desa mendapat sorotan keras dari aktivis hak asasi manusia, Razali. Menurutnya, program ini hanya akan membebani keuangan desa dan tidak sesuai dengan kebutuhan riil di lapangan.
“Daripada bikin website, lebih baik dana desa digunakan untuk membangun infrastruktur dasar yang belum terpenuhi,” kata Razali dengan tegas, Kepada Infoacehtimur.com Kamis (1/5/2025).
Ia menilai bahwa banyak desa di Aceh Timur masih berjuang untuk memenuhi kebutuhan dasar masyarakat, seperti akses air bersih, jalan yang baik, dan fasilitas kesehatan yang memadai. “Website desa belum menjadi prioritas, apalagi jika desa belum memiliki infrastruktur digital yang memadai,” tambahnya.
Baca Juga: Hampir Setiap Tahun Desa Lakukan BIMTEK, Hingga Hari Ini Belum Ada Desa Yang Mandiri
Baca Juga: Lembaga Penyelenggara Bimtek Mulai Sebar “Undangan Berbayar” Kepada Keuchik
Biaya bimtek website desa yang mencapai Rp 5 juta per peserta juga dinilai sebagai pemborosan dana.
“Bayangkan, banyak desa yang masih membayar pihak ketiga hingga Rp 20 juta per tahun untuk menyusun RAB dan laporan pertanggungjawaban. Ini menunjukkan kurangnya kemandirian teknis desa,” ungkap Razali.
Razali mendesak Bupati Aceh Timur untuk menghentikan rencana ini dan menggunakan anggaran secara bijak sesuai skala prioritas dan kondisi riil desa. “Jangan sampai program-program hanya sekadar seremonial tanpa hasil nyata,” tegasnya.