Infoacehtimur.com | Aceh Timur – Pelantikan Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) Partai Aceh Kabupaten Aceh Timur masa bakti 2026–2031 yang berlangsung di Hotel The Royal, Idi Rayeuk, Kamis (25/6/2026), sempat diwarnai ketegangan. Sejumlah kader dan Panglima Sagoe menghadang rombongan Sekretaris Jenderal DPP Partai Aceh, Aiyub Abbas atau Abuwa, karena mempersoalkan mekanisme penetapan kepengurusan yang dinilai tidak melalui Musyawarah Wilayah (Muswil).
Insiden terjadi ketika Abuwa bersama Fungsionaris DPP Partai Aceh, Darwis Jeunieb, tiba di lokasi pelantikan. Aksi saling dorong antara massa yang menyampaikan aspirasi dan pihak yang hendak memasuki area acara sempat membuat keduanya tertahan di luar hotel.
Situasi kemudian berangsur kondusif setelah aparat kepolisian turun tangan mengamankan jalur masuk dan memfasilitasi dialog antara pengurus DPP dengan para kader.
Baca Juga: PA Aceh Timur Kukuhkan Kepengurusan Baru, Haji Maop Pimpin Lima Tahun ke Depan
Baca Juga: Nyaris Ricuh! Tak Bertahan Lama Bendera Bulan Bintang Berkibar di Aceh Timur
Penolakan disampaikan terhadap penunjukan H. Azhari M. Nur atau Haji Maop sebagai Ketua DPW Partai Aceh Aceh Timur, Tgk. Iskandar Midsen sebagai Sekretaris, serta M. Yusuf atau Pang Ucok sebagai Bendahara. Para kader menilai proses tersebut belum melibatkan Musyawarah Wilayah dan belum mendapat persetujuan seluruh unsur Sagoe.
“Kami semua adalah kader Partai Aceh. Tidak ada niat mengganggu acara. Kami hanya ingin mempertanyakan dasar hukum pelantikan ini. Untuk apa ada AD/ART partai jika tidak dijalankan? Kalau hanya sistem penunjukan, berarti suara kami di daerah ini tidak lagi memiliki arti,” ujar Muhammad Fadhil, kader Partai Aceh dari Simpang Ulim, saat berdialog dengan Abuwa dan Haji Maop.
Menanggapi aspirasi tersebut, Haji Maop meminta seluruh kader menghormati keputusan Ketua Umum Partai Aceh, Muzakir Manaf atau Mualem, sekaligus memberi kesempatan kepada kepengurusan baru untuk bekerja.
“Kita semua berada dalam satu perjuangan. Jangan halangi hak politik saya. Beri saya kesempatan terlebih dahulu. Jika nantinya ada kekurangan atau kesalahan, silakan dievaluasi. Saya siap menerima evaluasi,” kata Haji Maop.
Sementara itu, Darwis Jeunieb yang bertindak sebagai penengah menegaskan bahwa penunjukan kepengurusan merupakan keputusan Ketua Umum Partai Aceh.
“Kalau sesama kita terus seperti ini, ke depan partai akan sulit berkembang. Mari kita beri kesempatan. Ini adalah keputusan pimpinan kita. Haji Maop juga merupakan kader Partai Aceh, tidak ada salahnya kita mendukung dan mengawal bersama,” ujarnya.
Hanya Tiga Pimpinan yang Dilantik
Setelah melalui dialog yang berlangsung cukup panjang, kedua belah pihak akhirnya mencapai kesepakatan. Pelantikan pada hari itu hanya dilakukan terhadap tiga pucuk pimpinan DPW Partai Aceh Aceh Timur, yakni Ketua, Sekretaris, dan Bendahara.
Sementara itu, penyusunan struktur kepengurusan lainnya disepakati untuk kembali dimusyawarahkan agar dapat mengakomodasi aspirasi berbagai unsur di tingkat Sagoe.
Dengan kesepakatan tersebut, Haji Maop resmi dilantik sebagai Ketua DPW Partai Aceh Aceh Timur, didampingi Tgk. Iskandar Midsen sebagai Sekretaris dan M. Yusuf (Pang Ucok) sebagai Bendahara.
Usai pelantikan, situasi kembali berjalan aman dan kondusif. Massa yang sebelumnya menyampaikan aspirasi membubarkan diri dengan tertib.
Peristiwa ini menjadi catatan awal bagi kepengurusan baru DPW Partai Aceh Aceh Timur. Tantangan terbesar yang menanti adalah memperkuat konsolidasi internal serta membangun komunikasi yang lebih baik dengan seluruh kader dan Panglima Sagoe demi menjaga soliditas partai ke depan.