Infoacehtimur.com / Nasional – Menteri Dalam Negeri yakni Tito Karnavian, menyentil persoalan manajemen anggaran daerah Provinsi Aceh.
Manajemen anggaran Pemerintah Aceh yang hanya bergantung pada transfer dari pusat dan minim pendapatan daerah tanpa adanya terobosan yang kreatif.
Dilansir Viva.co.id, bahkan sebagian anggaran itu dihabiskan hanya untuk belanja biaya pegawai hingga barang dan jasa. Kemudian untuk rakyat hanya mendapat porsi 20-25 persen, belum lagi ada potongan dan sebagainya.
Baca Juga: Beasiswa PraPendidikan Profesi Guru Tahun Anggaran 2022 Kembali di Buka
Baca Juga: Aceh Tamiang Buka Beasiswa Tahun Anggaran 2023
Problem tersebut yang membuat Aceh masih bertengger di posisi 10 provinsi termiskin di Indonesia, padahal anggaran transfer dari pusat untuk Aceh masuk lima besar dari provinsi lain.
“Dari proporsi anggarannya hampir sebagian besar tergantung dari transfer [pemerintah] pusat, PAD (Pendapatan Asli Daerah) kecil. Artinya apa? Belum kreatif, belum ada terobosan kreatif,” katanya.
“Kedua, komposisi anggarannya hanya belanja untuk pegawai dan barang dan jasa; untuk rakyat 25 persen, belanja modal–kalau itu turun semua, kalau ada potongan lagi, waduh, ini harus ada perbaikan manajemen,” kata Tito usai menghadiri rapat koordinasi pimpinan daerah di Pendopo Gubernur Aceh, Banda Aceh, Kamis, 22 Desember 2022.
Menurutnya, saat inilah momentum yang tepat bagi penjabat kepala daerah di Aceh untuk memperbaiki semua manajemen anggarannya. Sebab, penjabat tidak ada hambatan politik karena bukan dari partai politik dan dia harus bersikap netral.
Penjabat kepala daerah juga harus bisa menjadi wasit dalam kompetisi politik yang akan terjadi menjelang pemilu 2024. “Pj enggak perlu biaya politik, enggak kampanye, dan segala macam. Di Kemendagri, saya akan keraskan bagi anak buah saya yang ada minta-minta,” katanya.
Untuk itu, ia berharap para penjabat kepala daerah di Aceh bisa menemukan formulasi agar manajemen anggarannya bisa baik dan mengembangkan potensi yang bisa mendatangkan PAD.
“Inilah kesempatan emas kita mengubah manajemen ini, berpikir untuk sebagian besar anggaran itu untuk rakyat dan bisa mengembangkan potensi yang bisa mendatangkan PAD. Itu kuncinya di situ, agar Aceh bisa maju,” ujarnya.
Baca Juga: Komisi I DPRA Gelar Rapat Kerja Bersama KIP Aceh, Masalah Anggaran Verifikasi Parlok Ikut Dibahas
Baca Juga: Bupati Aceh Timur Diminta Tagih Kelebihan Bayar Honorarium Tim Anggaran Sebesar Rp774 Juta
Sumber: Viva