NASIONAL – Pembangunan Ibu Kota Negara (IKN) baru di Pulau Kalimantan membutuhkan biaya yang ‘tak cukup sekarung’.
Diketahui biaya pembangunan Ibu Kota Negara yang baru dari sumber APBN hanya 20 persen. Sehingga Ketua Otorita IKN Bambang Susantono harus ‘putar otak’ untuk sisa 80 persen, mencari dana dari sumber lain, bahkan menghimpun urun dari masyarakat.
Merespon wacana crowd founding (urun dana), Ketua DPP PDI Perjuangan, Eriko Sotarduga, menyatakan hal tersebut ialah wajar.
“Tentu tidak ada yang salah dalam hal ini. Demi membangun Indonesia ini tak hanya di Kalimantan, saja tapi juga seluruh wilayah, jadi kenapa tidak?” ujar Eriko di Jakarta Pusat, Ahad, mengutip Tempo.co (27/03/2022).
Baca Juga: Pemerintah Tawarkan Bonus Bagi Anak Muda Yang Pindah Dan Buka Usaha Di Ibukota Baru
Crowd founding ialah pengumpulan dana secara bersama-sama. Situs OJK menafsirkan crowd founding ialah teknik pendanaan yang digunakan untuk proyek atau usaha yang melibatkan masyarakat umum secara luas.
Ide ‘patungan’ dana untuk membiayai pembangunan IKN baru itu dipaparkan oleh Ketua Otorita IKN Bambang Susantono pada 21 Maret 2022 ketika wawancara di kantor Tempo.
Selain crowd founding, Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional sedang menyiapkan Rancangan Peraturan Pemerintah (RPP) tentang pendanaan IKN.
RPP tersebut akan mengadakan pajak khusus yang akan menjadi sumber dana pembangunan IKN. Pajak khusus tersebut diatur oleh Kepala Otorita IKN serelah mendapat persetujuan dari ‘Wakil Rakyat’ (DPR RI).