Info Aceh Timur / Nasional – Jumlah rata-rata rumah tangga miskin di Kabupaten Gunung Kidul adalah empat rumah tangga. Badan Pusat Statistik (BPS) Gunung Kidul mencatat bahwa batas penghasilan rumah tangga miskin adalah Rp 350.739 per orang per bulan per rumah tangga.
Rintang Awan Eltribakti, Direktur Badan Pusat Statistik (BPS) Gunung Kidul, mengatakan bahwa kemiskinan makro yang dihitung oleh BPS menggunakan konsep pendekatan kebutuhan dasar. Pendekatan ini dilakukan melalui pengeluaran, bukan pendapatan. Dihubungi pada hari Rabu (23/8/9), Rintang Awan Eltribakti mengatakan, “Pengeluaran terdiri dari makanan dan bukan makanan.
Ia menjelaskan bahwa makanan setara dengan 2.100 kilokalori, sedangkan non-makanan diukur dari 52 barang kebutuhan pokok masyarakat. Hal ini kemudian digunakan sebagai ukuran konsumsi minimum dan disebut sebagai garis kemiskinan.
Besarnya garis kemiskinan di Gunung Kidul pada tahun 2022 adalah Rp 350.739 per orang per bulan, atau sekitar Rp 11.691.
Penduduk miskin adalah mereka yang memiliki pengeluaran di bawah garis kemiskinan, yaitu sebesar 15,86%. “Orang yang berpenghasilan Rp 11.691 per hari tidak dianggap miskin. Hal ini berlaku jika diasumsikan bahwa pendapatan dan pengeluaran sama,” jelasnya.
Menurutnya, persentase penduduk miskin tingkat kabupaten terbaru di Gunung Kidulu pada tahun 2023 dihitung secara terpusat. Biasanya dipublikasikan sekitar bulan Oktober setiap tahunnya. “Namun untuk data nasional dan negara, diterbitkan dua kali dalam setahun, yaitu pada bulan Maret dan September”.
Namun demikian, menurut data tersebut, tren kemiskinan meningkat pada tahun 2021 karena pandemi Covid 19. Tahun berikutnya terjadi perbaikan secara bertahap. Sektor pertanian mendukung pertumbuhan ekonomi ketika sektor-sektor lain runtuh.
“Tetapi fakta bahwa [sektor pertanian] secara khusus disebut sebagai pendukung pengurangan kemiskinan memerlukan penelitian khusus,” jelasnya.
Ketika ditanya mengenai data kemiskinan di tingkat kabupaten yang bocor tahun ini, pihaknya tidak dapat menjelaskannya. Hal ini berbeda dengan angka kemiskinan di tingkat provinsi yang telah dipublikasikan dan mengalami penurunan. “Agak sulit untuk menyimpulkan tren karena semua data diserahkan ke pusat,” katanya.
Baru-baru ini, DPRD Gunung Kidul mengeluarkan rekomendasi bahwa Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Gunung Kidul adalah yang terendah di DIJ. Kerja sama di luar OPD sangat diperlukan, misalnya keterlibatan dinas kebudayaan untuk mengikutsertakan orang tua yang belum bisa membaca dan menulis dalam program Paket A melalui kesenian.
Enda Subekti Kuntariningsi, Ketua DPRD Gunung Kidul, menyatakan bahwa ‘upaya pengentasan kemiskinan dapat mencapai minimal 2,5%, perlu melibatkan pemangku kepentingan dari berbagai sektor dan prosesnya bersifat interdisipliner’. []
Sumber: Radar Jogja.