Infoacehtimur.com, Humanity – Mahkamah Internasional (ICJ) akan memutus perkara permohonan penghentian serangan Israel ke Rafah, Palestina pada hari ini, Jumat (24/5/2024).
Dilansir Reuters, putusan akan dijatuhkan oleh majelis hakim pengadilan tinggi Perserikatan Bangsa-bangsa (PBB) itu terhadap permohonan yang diajukan oleh Afrika Selatan.
Sebagai bagian dari tuntutan bahwa Israel telah melakukan genosida, Afsel meminta ICJ mengeluarkan perintah agar Israel menghentikan serangan di Rafah sekaligus menarik diri dari Gaza.
Selain meminta Mahkamah menerapkan tindakan darurat, negeri yang dipimpin Cyril Ramaphosa itu menyebut serangan Israel harus dihentikan demi menjamin kelangsungan hidup rakyat Palestina.
BACA JUGA: Aksi Bela Palestina di Aceh, Perjuangkan Kemerdekaan Palestina: Jatuhi Sanksi Terhadap Zionis Israel
BACA JUGA: Misi Balas Dendam, Iran Hujani Israel dengan Ratusan Rudal dan Drone Peledak
Di sisi lain, Israel telah berulang kali menolak tuduhan genosida dan menganggapnya tidak berdasar.
Dalam persidangan sebelumnya, Israel berargumentasi bahwa operasi militer di Gaza dilakukan untuk membela diri dan ditujukan pada pejuang Hamas yang menyerang Israel pada 7 Oktober silam.
“Tidak ada kekuatan di dunia yang dapat menghentikan Israel melindungi warganya dan mengejar Hamas di Gaza,” kata seorang juru bicara pemerintah Israel, Kamis (23/5/2024).
Seorang juru bicara militer Israel juga mengeklaim bahwa pihaknya beroperasi secara hati-hati dan tepat sasaran di Rafah. Kota itu saat ini menampung ratusan ribu warga Palestina yang terusir akibat serangan Israel di wilayah lain.
Sebelumnya, Mahkamah Internasional menolak permintaan Israel untuk membatalkan seluruh gugatan Afrika Selatan tersebut.
Pengadilan telah memerintahkan Israel untuk mencegah tindakan genosida terhadap warga Palestina dan mengizinkan bantuan kemanusiaan, tetapi tidak memerintahkan penghentian operasi militer.
Sementara itu, putusan Mahkamah Internasional bersifat final dan mengikat, tetapi berulang kali diabaikan. Pasalnya, pengadilan tersebut tidak mempunyai wewenang untuk mengambil tindakan penegakan hukum.
Namun, putusan Mahkamah Internasional yang menentang Israel dinilai dapat menambah tekanan diplomatik terhadap pemerintahan Perdana Menteri Benjamin Netanyahu.
Beberapa negara Eropa telah menyatakan bahwa mereka akan mengakui keberadaan negara Palestina.
Sementara itu, Mahkamah Pidana Internasional (ICC) juga mengumumkan pengajuan surat perintah penangkapan terhadap Netanyahu dan Menteri Pertahanan Israel Yoav Gallant, sekaligus para pemimpin Hamas, Link.***
Editor : ILham