Infoacehtimur.com | Aceh – Peneliti Kebijakan Kelautan dan Perikanan Aceh, Crisna Akbar, mendesak pemerintah pusat untuk segera memberikan kejelasan terkait skema bagi hasil pengelolaan gas bumi dari Blok Andaman yang saat ini dikelola oleh Mubadala Energy. Menurutnya, kepastian tersebut sangat penting agar Aceh memperoleh manfaat yang adil dari proyek migas yang digadang-gadang menjadi salah satu penemuan gas terbesar di Asia Tenggara dalam beberapa tahun terakhir.
Crisna menilai rencana pengaliran gas dari Blok Andaman menuju kawasan industri di Sumatra dan Pulau Jawa harus dibarengi dengan kepastian mengenai porsi manfaat yang akan diterima Aceh sebagai daerah penghasil.
> “Pemerintah pusat perlu memberikan kepastian terkait skema bagi hasil migas dari Blok Andaman. Aceh harus mengetahui secara jelas manfaat ekonomi yang akan diterima agar dapat menyiapkan strategi pembangunan yang berkelanjutan,” kata Crisna Akbar kepada Dialeksis.com.
Menurutnya, Aceh selama ini dikenal sebagai salah satu daerah dengan potensi migas terbesar di Indonesia. Namun di sisi lain, masyarakat masih menghadapi berbagai persoalan energi, mulai dari tingginya harga gas elpiji hingga keterbatasan pasokan di sejumlah wilayah.
Baca Juga: Kurangi Impor, Pemerintah Upayakan Infrastruktur Pipa Gas Aceh ke Jawa
Baca Juga: Kapal Pengangkut Rohingya di Aceh Selatan Milik Warga Lokal, Dibeli Rp580 Juta
Ia menyebut kondisi tersebut sebagai sebuah paradoks yang harus menjadi perhatian serius pemerintah.
> “Aceh memiliki potensi migas yang besar, tetapi masyarakat dan pelaku UMKM masih merasakan tingginya harga gas serta persoalan pasokan,” ujarnya.
Lebih lanjut, Crisna menegaskan kejelasan skema bagi hasil migas akan menjadi dasar penting bagi Pemerintah Aceh dalam menyusun program pembangunan ekonomi, memperkuat sektor UMKM, membuka lapangan kerja baru, hingga mendorong lahirnya industri hilir berbasis gas di daerah.
Selain aspek ekonomi, ia juga mengingatkan pentingnya perlindungan terhadap sektor kelautan dan perikanan. Aktivitas eksplorasi maupun eksploitasi migas lepas pantai, kata dia, harus memperhatikan keselamatan nelayan dan keberlanjutan lingkungan laut.
> “Mitigasi risiko dan perlindungan lingkungan harus menjadi prioritas agar tidak mengganggu ekosistem laut maupun mata pencaharian masyarakat pesisir,” tegasnya.
Halaman Selanjutnya