Infoacehtimur.com | Nasional – Komisi IX DPR RI menyetujui rencana Badan Gizi Nasional (BGN) menghibahkan ribuan motor listrik yang sebelumnya dibeli untuk operasional Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG). Motor-motor itu rencananya akan dibagikan ke guru honorer di berbagai daerah agar aset negara tidak mubazir.
Wakil Ketua Komisi IX DPR Yahya Zaini menyatakan dukungannya saat rapat dengan BGN, Sabtu 20 Juni 2026. Menurutnya, pengalihan aset itu solusi paling tepat setelah pengadaan motor listrik dinilai salah sasaran.
“Waktu rapat, Ibu Arumsari sampaikan motor listrik akan dihibahkan ke guru-guru honorer di daerah. Saya setuju dengan rencana tersebut,” ujar Yahya.
Meski setuju hibah, Yahya sejak awal tidak sepakat motor listrik dibeli untuk kebutuhan SPPG. Ia menilai kendaraan itu tidak sesuai kebutuhan riil pengelola dapur MBG karena tidak butuh mobilitas tinggi.
Baca Juga: Motor Listrik Viar Q1 Bakal Dapat ‘Subsidi’ Pemerintah, Harga Jadi Rp 14 Jutaan
Lebih jauh, Komisi IX DPR mengaku tidak pernah menerima laporan pengadaan motor tersebut di masa kepemimpinan Dadan Hindayana. Akibatnya fungsi pengawasan anggaran BGN tidak berjalan optimal.
Yahya juga menyoroti proses pengadaan yang tidak profesional. Vendor disebut tidak punya jaringan dealer dan layanan purna jual. Ada pula indikasi mark-up harga dalam proyek tersebut.
Wakil Kepala BGN Agustina Arumsari menjelaskan motor listrik dibeli di periode sebelumnya. Untuk menyelamatkan aset, BGN berencana koordinasi dulu dengan Kejaksaan Agung soal prosedur hukum dan administrasi hibah.
“Kami ingin semua yang dibelanjakan 2025, bukan cuma motor tapi juga IT, laptop, CCTV, IoT, dimaksimalkan. Ini bagian efisiensi anggaran 2026. Kalau output-nya sama dengan yang 2025, pengadaan baru kami coret,” jelas Agustina usai rapat di Kompleks Parlemen.
Kejaksaan Agung telah menetapkan satu tersangka baru dari PT IAT, vendor penyedia motor listrik BGN, terkait dugaan korupsi tata kelola program 2025-2026. Motor-motor yang mangkrak di gudang Bogor dan Daan Mogot Jakarta Barat kini jadi sorotan publik.
Dengan hibah ini, BGN berharap aset yang telanjur dibeli tetap memberi manfaat nyata ke masyarakat, khususnya guru honorer yang butuh kendaraan operasional.
Artikel disusun berdasarkan data dan keterangan resmi Komisi IX DPR serta BGN per 21 Juni 2026.