Infoacehtimur.com | Aceh Timur – Sejumlah pelaku Usaha Mikro, Kecil dan Menengah di Kabupaten Aceh Timur kecewa terhadap Dinas Koperasi dan UMKM Aceh Timur. Kekecewaan muncul karena informasi kegiatan pendidikan dan pelatihan yang digelar Kementerian UMKM di Kota Langsa tidak disampaikan secara terbuka. Selasa (15/9/2026).
Kegiatan Diklat itu diperuntukkan bagi pelaku UMKM yang terdampak banjir di tiga wilayah: Kabupaten Aceh Timur, Kota Langsa, dan Kabupaten Aceh Tamiang.
Pelaku UMKM mempertanyakan transparansi pendataan dan pemilihan peserta. Mereka menilai program pemerintah untuk korban banjir seharusnya diumumkan luas agar semua yang memenuhi kriteria mendapat kesempatan sama.
Salah satu pengurus Organisasi Pedagang Kaki Lima Aceh Timur, Zulfikar, mengatakan ribuan pelaku usaha di Aceh Timur terdampak banjir dan masih butuh dukungan pemulihan.
“Ribuan pelaku UMKM di Aceh Timur terdampak banjir. Mereka sangat membutuhkan perhatian pemerintah. Karena itu, setiap program yang berkaitan dengan pemulihan dan pemberdayaan UMKM seharusnya diinformasikan secara terbuka kepada masyarakat,” ujar Zulfikar.
Ia menilai Dinas Koperasi dan UMKM Aceh Timur semestinya lebih bijak dalam pembinaan dan pendataan. Apalagi sudah ada grup WhatsApp yang selama ini jadi wadah komunikasi dan pendataan pelaku UMKM.
Baca Juga: Bhayangkari Aceh Timur Kembangkan UMKM. Angelia Paparkan Sejumlah Kunci Sukses Usaha UMKM
Baca Juga: 7 Bantuan Pemerintah untuk UMKM yang Perlu Diketahui
“Kalau memang ada kegiatan dari Kementerian UMKM untuk korban banjir, seharusnya informasi itu disampaikan di grup WhatsApp yang memang selama ini digunakan untuk pendataan dan komunikasi dengan pelaku UMKM. Jangan sampai informasi hanya diketahui oleh sebagian orang,” katanya.
Zulfikar juga mempertanyakan proses penentuan peserta. Ia menduga pemilihan dilakukan secara terbatas tanpa informasi terlebih dahulu kepada seluruh pelaku UMKM terdampak.
Ia berharap Pemda Aceh Timur mengevaluasi pola pendataan dan penyampaian informasi program UMKM, khususnya program dari pemerintah pusat untuk masyarakat terdampak bencana.
“Jangan sampai ada pelaku UMKM yang benar-benar menjadi korban banjir justru tidak mengetahui adanya program tersebut, sementara peserta yang dipilih diduga tidak seluruhnya merupakan pelaku usaha yang terdampak langsung,” ujarnya.
Pelaku UMKM meminta Dinas Koperasi dan UMKM Aceh Timur membuka informasi terkait jumlah peserta asal Aceh Timur, mekanisme pendataan, kriteria peserta, serta pihak yang melakukan verifikasi.
Mereka berharap program pemerintah dijalankan secara transparan, objektif, dan tepat sasaran, sehingga bantuan benar-benar diterima yang membutuhkan.
Hingga berita ini diturunkan, Dinas Koperasi dan UMKM Aceh Timur belum memberikan klarifikasi resmi terkait tudingan minimnya sosialisasi dan mekanisme pemilihan peserta Diklat tersebut.