Infoacehtimur.com | Aceh – Belum kering luka banjir bandang tahun lalu, Aceh kembali terkepung banjir susulan dan longsor. Hujan deras yang mengguyur sejak awal November 2026 membuat sungai-sungai meluap, tanggul jebol, dan ribuan warga terpaksa meninggalkan rumah.
Badan Penanggulangan Bencana Aceh (BPBA) mencatat bencana menerjang tujuh kabupaten dan satu kota: Aceh Tamiang, Gayo Lues, Aceh Tenggara, Aceh Tengah, Aceh Barat, Aceh Barat Daya, Aceh Utara, dan Kota Subulussalam. Di Aceh Tengah, longsor bahkan merenggut nyawa seorang balita.
“Pasca banjir tadi malam, ini banjir yang ketujuh kalinya dalam bulan ini,” kata Geuchik Dayah Usen, Zulbahri, di Kecamatan Meurah Dua, Pidie Jaya.
Air kiriman dari hulu masuk sekitar pukul 19.00 WIB, Minggu (15/11), dengan ketinggian 50 sentimeter hingga 1 meter. Bagi warga Dayah Usen, banjir kini bukan lagi bencana musiman, melainkan rutinitas yang menakutkan.
“Kalau warga melihat kondisinya sudah mulai mau hujan, mereka langsung berangkat ke huntara,” ujar Zulbahri.
Kini 75 KK tinggal di hunian sementara, 23 KK menumpang di rumah kerabat, dan sekitar 10 KK menyewa rumah. Rumah Zulbahri sendiri masih berlumpur setinggi 150 sentimeter sejak banjir 2025.
“Rumah kami selama dari banjir 2025 itu belum bisa diperbaiki karena terus meluap air sungai,” katanya.
Aceh Tamiang Paling Parah, Subulussalam Tanggap Darurat
Berdasarkan laporan Pusdalops BNPB periode 14-15 November 2026, Aceh Tamiang menjadi wilayah dengan dampak terluas. Banjir merendam delapan kecamatan: Tenggulun, Bandar Pusaka, Kejuruan Muda, Kota Kuala Simpang, Karang Baru, Rantau, Bendahara, dan Seruway.
Sebanyak 5.785 KK (18.158 jiwa) terdampak dan 1.423 KK (5.088 jiwa) mengungsi. Banjir juga merendam 885 rumah dan 158 hektare sawah, serta memutus enam ruas jalan.
Di Kota Subulussalam, luapan Sungai Lae Souraya dan Rikit sejak 12 November 2026 berdampak pada 1.897 KK (7.703 jiwa). Sebanyak 70 KK (278 jiwa) mengungsi dan 654 rumah terendam setinggi 30-100 sentimeter. Pemkot Subulussalam menetapkan status tanggap darurat pada 6-19 November 2026.
Banjir juga melanda Aceh Singkil, Aceh Tenggara, Aceh Utara, dan Aceh Barat, dengan ratusan KK terdampak, rumah terendam, jalan terputus, hingga lahan pertanian rusak.
Akar Masalah: Sungai Dangkal dan Sedimen Menumpuk
Zulbahri menilai persoalan utama bukan sekadar hujan, melainkan sungai yang dangkal, menyempit, dan tanggul darurat dari tanah yang mudah jebol. Banjir makin parah jika luapan Sungai Krueng Merdu bertepatan dengan pasang air laut.
“Intinya yang perlu disampaikan, sungai harus fokus pada normalisasi, pengerukan, dan perluasan kembali kepada dasarnya,” tegasnya.
Penilaian itu diamini Menko PMK Sugiono, yang juga Ketua Dewan Pengarah Satgas PRR, saat meninjau banjir di Desa Jabi-Jabi, Kecamatan Sultan Daulat, Subulussalam, Selasa (17/11).
“Dan proses normalisasinya juga membutuhkan waktu yang cukup lama,” kata Sugiono.
Ia menyebut sedimentasi sisa banjir bandang tahun lalu masih besar, bahkan sejumlah jembatan yang sudah dibangun kembali hanyut lagi. Kementerian PU akan memperbaiki tanggul, membersihkan material banjir, dan menormalisasi sungai.
Siaga Darurat hingga Januari 2027
Gubernur Aceh Muzakir Manaf (Mualem) menetapkan status Siaga Darurat Bencana Hidrometeorologi mulai 11 November 2026 hingga 31 Januari 2027. Keputusan ini mengacu pada surat Mendagri Nomor 300.2.8/8836/SJ tertanggal 10 November 2026 serta prediksi curah hujan dari BMKG.
Mualem menginstruksikan SKPA dan pemangku kepentingan memantau kondisi seluruh kabupaten/kota selama 24 jam dan segera melaporkan setiap bencana.
Sementara itu, Mendagri sekaligus Kepala Satgas Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi (PRR) Pascabencana Sumatera, Tito Karnavian, meminta pemda yang kembali dilanda bencana tak ragu menetapkan status tanggap darurat.
“Kita masuk sekarang ini masa rehabilitasi-rekonstruksi, bukan tanggap darurat. Tapi kita harus sepakat, bahwa untuk khusus daerah-daerah yang terkena bencana lagi, dan berdampak cukup luas di masyarakat, banjir misalnya, maka ditetapkan lagi situasi tanggap darurat,” kata Tito.
Menurutnya, status itu dibutuhkan agar penanganan tak terhambat prosedur tender yang panjang, Belanja Tidak Terduga (BTT) bisa segera dipakai, dan bantuan kementerian/lembaga lebih cepat turun.
Modifikasi Cuaca Bukan Menghentikan Hujan
BNPB juga menyiapkan Operasi Modifikasi Cuaca (OMC) untuk Aceh dan Sumatera Utara. Kepala BNPB Letjen TNI Kristomei Sianturi menegaskan, OMC tidak menghentikan hujan.
“Tidak menghilangkan hujan sama sekali ya, jangan langsung ‘wah, kalau sudah operasi modifikasi cuaca akan tidak hujan’, tidak. Tapi mengurangi intensitasnya gitu ya,” kata Kristomei di Lanud Soewondo, Medan, Senin (16/11).
“Sehingga kemungkinan-kemungkinan kerawanan banjir itu bisa kita mitigasi,” lanjutnya.
BNPB juga akan mengevaluasi pengerukan sungai yang sudah berjalan.
“Nah, kita akan evaluasi, kenapa kita sudah melakukan upaya-upaya untuk mengatasi pengendapan itu, tapi masih terjadi banjir? Nah, itu kan perlu kajian, evaluasi gitu ya,” ujarnya.
Dalam kunjungan ke Subulussalam, BNPB menyerahkan bantuan berupa 1.000 kasur, 550 sarung, 600 selimut, 300 paket sembako, 10 set tenda pengungsi, 10 paket peralatan dapur dan kompor, serta 10 tabung gas.
Bagi warga seperti Zulbahri dan ribuan pengungsi lainnya, bantuan itu penting. Namun yang paling mereka tunggu adalah solusi jangka panjang: sungai yang dinormalisasi, tanggul yang permanen, dan kepastian bahwa banjir ketujuh tidak akan disusul banjir kedelapan.


