Infoacehtimur.com | Aceh Timur – Sudah sebulan terakhir sejak awal April 2022, nelayan di Aceh Timur, kesulitan memperoleh Solar karena BBM subsidi ini sudah langka.
Akibatnya aktivitas nelayan melaut jadi terhambat.
Rahmatsah Putra, pemilik Kapal KM Raver, menyampaikan hal ini kepada Seramnbinews.com di Kuala Idi Cut, Aceh Timur, Kamis (21/4/2022).
“Sudah hampir sebulan terakhir ini kami sulit memperoleh BBM Solar bersubsidi sejak kenaikan harga Pertamax 1 April 2022 lalu.
Padahal yang naik harga Pertamax, tapi nelayan malah sulit memperoleh BBM Solar.
Efeknya kami (nelayan) tak bisa melaut sesuai target,” kata Rahmatsah Putra, kepada Serambinews.com, Kamis (21/4/2022).
Sebelumnya, ungkap Rahmatsah, nelayan tradisional di Kuala Idi Cut, memperoleh BBM Solar dari pemasok yang ada di TPI Kuala Idi Cut.
Sedangkan pemasok tersebut mendapatkan BBM Solar dari SPBU terdekat yang ada di Aceh Timur.
Baca Juga:
- Mobil Tangki Bermuatan 24 Ribu Liter BBM Solar Ilegal Ditangkap Di Aceh Jaya
- Pengadilan AS Jatuhkan Denda ke Exxon Mobil, Latar Belakang Pelanggaran HAM di Aceh Sebesar US$288.900,78
- Minyak Goreng Belum ‘Sejuk’, Kini Solar Bikin ‘Panas’ Kepala.
“Sekarang pemasok BBM solar untuk nelayan pun tidak berani lagi stok BBM di gudang mereka karena takut dianggap penimbunan ilegal.
Kalau dulu pemasok BBM untuk nelayan masih bisa ambil di SPBU dan distok di gudangnya, tapi sekarang mereka tidak berani lagi.
Selain itu ada kebijakan baru tak boleh beli Solar pakai jeriken,” kata Rahmatsah.
Karena sulit memperoleh BBM Solar, ungkap Rahmatsah, untuk mengumpulkan 1,5 ton solar agar kapalnya berukuran 15 GT bisa berlayar selama 6-10 hari, maka harus menunggu empat hari baru terkumpul 1,5 ton Solar untuk sekali berlayar.
Baca Juga :
- Polisi di Aceh Temukan 44,5 Ton BBM Bersubsidi yang di Timbun Pelaku Sepanjang April 2022
- Pria 60 Tahun di Aceh Timur Ditangkap Polisi Diduga Timbun Ratusan Liter BBM
- Timbun BBM 38 Jirigen, Seorang Pria Ditangkap Polres Langsa
Kondisi serupa juga dialami oleh pemilik kapal lainnya.
“Kami berharap kepada Menteri BUMN dan Direktur PT Pertamina agar mempermudah pembelian BBM solar untuk kapal-kapal nelayan.
Tolong berikan aturan yang mudah dan teknis pembelian BBM Solar bagi kapal nelayan di SPBU, karena pihak SPBU saat ini juga tak berani jual ke pemasok BBM untuk nelayan karena dilarang beli pakai jeriken,” ungkap Rahmatsah.
Dulu, jelas Rahmatsah, pemerintah melalui Dinas Kelautan dan Perikanan, pernah memfasilitasi agar nelayan pemilik kapal mudah mendapatkan BBM Solar di SPBU.
Baca Juga:
- Penimbunan BBM Diduga Marak Terjadi di Aceh Timur, Polda Aceh Diminta Berantas Habis
- Polres Subulussalam Berhasil Amankan Diduga Penimbun BBM Bersubsidi Didua Lokasi
- Polisi ‘Bungkus’ 2 Bersaudara Pelaku Penimbun BBM
Caranya tinggal menunjukkan surat sebagai nelayan pemilik kapal, tapi kini sejak adanya kebijakan baru syarat tersebut tidak berlaku lagi.
Rahmatsah mengatakan ada 3 SPBU, yang dekat dengan Kuala Idi Cut, Kuala Idi, dan Kuala di Julok.
Karena itu, pihaknya berharap kepada ketiga SPBU ini memberikan kemudahan pembelian Solar kapal nelayan.
“Jangan seperti saat ini kami kesulitan untuk mendapatkan BBM solar yang mana solar merupakan kebutuhan pokok bagi kami untuk berlayar,” tukas Rahmatsah.
Rahmatsah selaku nelayan pemilik kapal nelayan di Aceh Timur juga mengapresiasi pernyataan, Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Firli Bahuri yang memperingatkan aparatur pemerintah atau pejabat negara agar tidak menyelewengkan program kesejahteraan para nelayan.
Baca Juga:
- Gantikan Premium, Pertalite Resmi Jadi BBM Bersubsidi
- BLT Minyak Goreng dan Sembako Aceh Timur di Cairkan
- SKK Migas: Penutupan Sumur Minyak Tradisional di Ranto Peureulak Masih Dibahas
“Saya ingatkan kepada aparatur pemerintah termasuk pejabat yang terkait untuk jangan main-main dengan hajat hidup nelayan, khususnya pada aturan dan program kesejahteraan bagi saudara-saudara kita ini,” kata Firli melalui keterangan resminya di Jakarta, saat memperingati Hari Nelayan Nasional Rabu (6/4/2022).
Saat itu, Firli juga menganggap nelayan Indonesia, khususnya nelayan tradisional yang kerap melaut di samudera lepas hingga perbatasan negara, layak disebut sebagai pahlawan ekonomi devisa samudera, meski belum ada tanda jasa resmi sebagai bentuk penghargaan kepada mereka.
“Kita sambut baik pernyataan yang disampaikan oleh ketua KPK dan kita juga menginginkan komitmen beliau benar-benar serius dengan apa yang sudah disampaikan pada Peringatan Hari Nelayan Nasional beberapa waktu lalu,” ujar pemilik Kapal KM Raver ini.
Dalam kesempatan tersebut, Rahmatsah juga berharap kepada Dinas Kelautan dan Perikanan menyosialisasikan serta memfasilitasi para nelayan mendapatan program – program untuk kesejahteraan nelayan, seperti Asuransi Nelayan, Kartu Pelaku Usaha Kelautan dan Perikanan (KUSUKA) yang mana program tersebut sudah dianggarkan oleh Kementerian Perikanan dan Kelautan. (*)
Penulis: Seni Hendri | Editor: Mursal Ismail
Sumber: Serambi Indonesia