Infoacehtimur.com | Aceh – Total anggaran rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana di Aceh tahun 2026 mencapai Rp25,65 triliun. Namun porsi terbesar, yakni 92 persen, masih berada di bawah kewenangan Pemerintah Pusat.
Hal tersebut mengemuka dalam pertemuan Pemerintah Aceh bersama Tim Satuan Tugas Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi/Satgas PRR Kemendagri di Gedung Pusdalops BPBA, Selasa, 8 September 2026. Rapat dipimpin *Plt Sekda Aceh Taufik dan dihadiri jajaran SKPA, serta perwakilan Balai Kementerian PU, Pertanian, dan PKP.
Asisten Sekda Aceh Bidang Perekonomian dan Pembangunan T Robby Irza merinci, dari total Rp25,65 triliun tersebut:
– Rp24 triliun / 92% : Dikelola 23 kementerian/lembaga di Pemerintah Pusat
– Rp1,652 triliun / 8% : Dikelola Pemprov dan Pemkab/Pemko melalui Transfer ke Daerah/TKD
Baca Juga: Aceh Dapat Bantuan Rehap Rumah 65 Milyar
Baca Juga: Efisiensi Terus Bergulir, Pemerintah Pusat Pangkas Dana Otsus Aceh Timur dan Dua Dana Lainnya
Dari porsi TKD itu, Rp824 miliar untuk Pemerintah Provinsi Aceh dan Rp827 miliar untuk 23 Pemerintah Kabupaten/Kota se-Aceh.
Selain itu, Aceh juga menerima bantuan keuangan dari Pemda Sumut dan Sumbar sebesar Rp285 miliar.
Robby Irza mengungkap, dari Rp24 triliun anggaran pusat yang tercantum dalam Rencana Induk Kepmenko PMK Nomor 25 Tahun 2026, hingga 4 September 2026 baru sekitar Rp18 triliun yang teridentifikasi dalam DIPA kementerian/lembaga.
Artinya masih ada selisih Rp5,5 triliun untuk 1.161 kegiatan yang belum masuk DIPA.
“Perlu percepatan desk, penyelesaian dan verifikasi data oleh kementerian/lembaga agar anggaran tersebut bisa segera masuk dalam DIPA dan penanganan rehab rekon di Aceh dapat berjalan optimal,” ujar Robby.
Perwakilan Tim Satgas PRR Aceh dari Kemendagri, Imran, juga menyoroti realisasi anggaran TKD di Aceh, baik di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota, yang dinilai masih rendah.
“Harapannya melalui APBN Perubahan, anggaran tersebut bisa terpenuhi semuanya,” kata Imran. Ia meminta pemda mempercepat serapan agar program segera jalan.
Plt Sekda Aceh Taufik mengatakan, Pemprov akan memperkuat komunikasi dengan pusat, kementerian/lembaga, dan kabupaten/kota agar realisasi anggaran lebih cepat.
“Komunikasi itu penting, karena kalau kita tidak mendapatkan pendataan yang akurat maka tidak dapat bergerak,” kata Taufik.
Ia juga mengumumkan Pemprov akan membuka posko bersama sebagai pusat informasi bagi masyarakat.
“Keberadaan posko diperlukan karena masih banyak informasi mengenai penanganan pascabencana yang belum sampai kepada masyarakat,” tambahnya.
Pemerintah Aceh berharap seluruh anggaran yang telah ditetapkan pusat dapat segera terealisasi agar rehab-rekon pascabencana berjalan optimal.