Infoacehtimur.com – Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (FPKB) DPRK Aceh Timur memberikan apresiasi terhadap perhatian Pemerintah Kabupaten Aceh Timur dalam pembangunan daerah, sekaligus menegaskan pentingnya memperkuat kesejahteraan para Tgk, guru dayah, guru balai pengajian serta tenaga pendidik keagamaan.
Hal tersebut disampaikan Azhari, Anggota DPRK Aceh Timur dari Fraksi PKB, saat menyampaikan Pendapat Akhir FPKB terhadap Rancangan Perubahan APBK Aceh Timur Tahun Anggaran 2026 dalam rapat paripurna DPRK Aceh Timur.
Azhari menegaskan, pembangunan daerah tidak cukup hanya diukur dari pembangunan infrastruktur dan pertumbuhan ekonomi. Menurutnya, pembangunan sumber daya manusia dan pendidikan keagamaan juga harus mendapat perhatian yang proporsional.
“Kami mengapresiasi langkah Pemerintah Kabupaten Aceh Timur dalam penyusunan anggaran perubahan. Namun, perhatian terhadap masyarakat harus terus diperkuat, terutama bagi para Tgk dan guru dayah yang memiliki peran penting dalam pendidikan dan pembinaan generasi muda,” ujar Azhari.
FPKB secara tegas mendorong agar kebijakan anggaran daerah memberikan perhatian yang lebih berimbang terhadap pengembangan pendidikan keagamaan, guru balai pengajian, serta peningkatan kapasitas santri dan pengajar dayah di Aceh Timur.
Bagi FPKB, keberadaan dayah dan guru pengajian bukan sekadar bagian dari sistem pendidikan, tetapi juga menjadi salah satu kekuatan sosial masyarakat Aceh Timur dalam membangun karakter generasi muda.
Karena itu, Azhari menyampaikan bahwa FPKB akan terus menyuarakan agar kebijakan pembangunan daerah turut menyentuh kebutuhan para pendidik keagamaan yang selama ini berkontribusi langsung di tengah masyarakat.
“Kita ingin APBK benar-benar hadir dan dirasakan masyarakat. Termasuk oleh Tgk, guru dayah dan guru balai pengajian yang setiap hari mendidik anak-anak kita,” tegasnya.
Selain persoalan pendidikan keagamaan, FPKB juga memberikan perhatian terhadap sektor pendidikan, kesehatan, pemulihan ekonomi masyarakat, UMKM, pertanian, nelayan, infrastruktur serta penanggulangan kemiskinan.
Dalam Pendapat Akhir tersebut, FPKB DPRK Aceh Timur akhirnya menerima dan menyetujui Rancangan Perubahan APBK Aceh Timur Tahun Anggaran 2026 untuk ditetapkan menjadi Qanun Kabupaten Aceh Timur.
FPKB juga menegaskan komitmennya untuk terus mengawal pelaksanaan APBK agar setiap rupiah anggaran benar-benar memberikan manfaat nyata bagi masyarakat dan bermuara pada peningkatan kesejahteraan rakyat Aceh Timur.
Azhari menutup penyampaiannya dengan menegaskan bahwa pembangunan Aceh Timur harus berjalan seiring antara pembangunan fisik, penguatan ekonomi masyarakat, peningkatan pelayanan dasar dan penguatan pendidikan keagama
