Info Aceh Timur, Aceh – Berdasarkan data diperoleh melalui Badan Pusat Statistik (BPS), terdapat angka kemiskinan yang sangat tinggi di beberapa daerah di Provinsi Aceh.
Data tersebut seperti disebutkan oleh Analis Politik dan Kebijakan Publik di Saman Strategic Indonesia (SSI), Jabal Ali Husin Sab. Bahkan, angka tersebut di atas rata-rata provinsi sebesar 15,05 persen.
“Kabupaten dengan persentase kemiskinan tertinggi adalah Kabupaten Aceh Singkil 19,18 persen,” kata Jabal Ali Husin Sab, seperti dikutip melalui RMOLACEH, Jum’at (13/10/2023).
Dilansir RMOLACEH, selain Aceh Singkil, ada Gayo Lues dengan persentase 18,87 persen, Pidie 18,79 persen, Bener Meriah 18,39 persen, Simeulue 18,37 persen, Aceh Barat 17,93 persen, Nagan Raya 17,38 persen dan Aceh Utara 16,86 persen.
BACA JUGA: Inflasi Terkendali, Angka Kemiskinan di Provinsi Aceh Menurun Menjadi 14,45 Persen
BACA JUGA: ANALISIS PERBANDINGAN PENDUDUK MISKIN ANTARA KABUPATEN ACEH TIMUR DAN KOTA LANGSA
“Tingginya angka kemiskinan di beberapa kabupaten tersebut menunjukkan indikasi bahwa pembangunan di Aceh belum merata,” kata Jabal.
Menurutnya Jabal, beberapa daerah seperti Aceh Singkil, Gayo Lues, Bener Meriah dan Simeulue merupakan daerah terluar yang masih tertinggal dibandingkan daerah lainnya. Selain itu letak beberapa daerah yang jauh dari ibukota provinsi, membuat akses terhadap pembangunan menjadi terhambat.
“Sehingga Pemerintah Aceh perlu memberikan perhatian khusus pada daerah-daerah ini agar pembangunan dapat menjangkau seluruh pelosok Aceh,” ujarnya.
Jabal juga menyoroti konsentrasi besarnya angka kemiskinan penduduk di Kabupaten Pidie. Menurutnya, Pidie yang merupakan kabupaten dengan jumlah penduduk terbesar kedua di Aceh ini, berada pada peringkat ketiga persentase angka kemiskinan di Aceh.
“Jumlahnya lebih dari 80 ribu penduduk berstatus miskin,” ujar Jabal.
Menurut Jabal, masyarakat Pidie dikenal sebagai pedagang tangguh, juga memiliki basis pertanian yang kuat. Selain itu dan letaknya yang berdekatan dengan ibukota provinsi, Banda Aceh.
“Jika melihat basis keunggulan keberadaan lokasi, seharusnya Pidie bisa memanfaatkan akses dekatnya jarak dengan ibukota provinsi untuk mengembangkan perekonomian daerah,” kata Jabal
Namun kata Jabal, faktanya, Kabupaten Pidie menempati peringkat ketiga kabupaten termiskin di Aceh, dengan jumlah penduduk yang terbilang besar. Hampir setengah penduduk miskin Aceh terkonstenstrasi di Kabupaten Pidie.
“Hal ini mengindikasikan ada masalah mendasar pada kebijakan pembangunan ekonomi di Pidie. Ini kemungkinan disebabkan dari akumulasi beberapa periode kebijakan pemerintah kabupaten ini yang tidak berjalan baik. Tentu hal ini perlu ditelusuri lebih lanjut,” ujar Jabal.
Tidak hanya itu, Jabal juga menyoroti Kabupaten Aceh Barat dan Nagan Raya yang tengah gencar melakukan industrialisasi di sektor pertambangan, perkebunan dan energi. Ternyata angka kemiskinan di dua kabupaten ini juga masih cukup tinggi.
Menurut Jabal, banyaknya perusahaan tambang batubara dan tambang lainnya, pabrik kelapa sawit, dan PLTU seharusnya mampu menciptakan lapangan kerja dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat di dua kabupaten ini. Namun faktanya hal itu belum terjadi.
“Sehingga perlu dilakukan evaluasi terhadap kontribusi industri ekstraktif dan perkebunan terhadap pendapatan daerah (PAD), serapan tenaga kerja lokal, serta kebijakan pemerataan hasil pembangunan di dua kabupaten tersebut,” ujarnya.
Jabal menilai, jika APBD di dua kabupaten ini jumlahnya besar akibat sumbangan bagi hasil dan pajak industri, namun angka kemiskinan tetap tinggi, maka itu berarti ada ketimpangan dalam hal pemerataan dan distribusi kesejahteraan oleh pemerintah daerah di dua kabupaten tersebut.
“Secara keseluruhan, masih tingginya angka kemiskinan di sejumlah kabupaten di Aceh, menunjukkan bahwa pembangunan belum merata dan belum mampu menjangkau seluruh lapisan masyarakat,” ujarnya.
Untuk itu, Jabal meminta Pemerintah Aceh perlu melakukan evaluasi menyeluruh terhadap kebijakan pembangunan selama ini. Hal tersebut berguna untuk merumuskan langkah-langkah untuk mempercepat penurunan angka kemiskinan di seluruh kabupaten/kota.
“Kami menilai pembangunan yang adil dan merata harus menjadi komitmen bersama Pemerintah Aceh dan Pemerintah Pusat demi kesejahteraan rakyat Aceh,” ujarnya.
Jabal menyarankan Pemerintah Aceh perlu menyusun strategi pengentasan kemiskinan terpadu. Strategi tersebut meliputi peningkatan mutu pendidikan, perluasan kesempatan kerja, pengembangan sektor basis usaha, peningkatan kewirausahaan dan akses pembiayaan UMKM yang dipermudah. Selain itu peningkatan daya beli melalui penyesuaian Upah Minimum Provinsi (UMP), serta afirmasi khusus bagi daerah tertinggal.
“Dengan strategi komprehensif tersebut diharapkan angka kemiskinan di Aceh dapat diturunkan secara signifikan dalam waktu yang tidak begitu lama,” kata Jabal.***
SUMBER: RMOLACEH