Infoacehtimur.com | Aceh – Dua gambar peta Aceh yang dibagikan melalui sebuah unggahan TikTok @arif63283 menarik perhatian. Kedua gambar tersebut memperlihatkan wilayah Aceh dengan pembagian warna yang berbeda dan membawa narasi mengenai sikap masyarakat Aceh pada masa konflik.
Pada peta pertama tertulis “kabupaten yang dukung Aceh merdeka”, dengan beberapa wilayah di kawasan utara dan timur Aceh diberi warna merah tua.
Sementara peta kedua membawa tulisan “kabupaten yang masih ingin bersama Indonesia”, dengan sejumlah daerah lainnya ditandai warna merah.
Dua peta tersebut kemudian memunculkan pertanyaan menarik: apakah Aceh pada masa konflik benar-benar terbagi berdasarkan kabupaten antara wilayah pendukung kemerdekaan dan wilayah yang ingin tetap bersama Indonesia?
Peta Viral Bukan Hasil Referendum Resmi
Hal pertama yang perlu ditegaskan adalah kedua gambar yang beredar tersebut tidak memperlihatkan sumber data, tahun pembuatan, lembaga penyusun, jumlah responden maupun metodologi yang digunakan untuk menentukan warna setiap kabupaten.
Dalam penelusuran Infoacehtimur.com juga belum ditemukan bukti bahwa pernah berlangsung referendum resmi yang menghasilkan pembagian suara masyarakat Aceh per kabupaten menjadi “memilih merdeka” dan “memilih Indonesia”.
Karena itu, kedua gambar tersebut tidak dapat diperlakukan sebagai peta hasil referendum atau gambaran mutlak sikap seluruh penduduk sebuah kabupaten.
Namun, jika ditarik ke belakang, sejarah memang memperlihatkan bahwa kekuatan GAM dan gerakan politik yang berkembang selama konflik tidak tersebar secara merata di seluruh Aceh.
Pidie, Aceh Utara dan Aceh Timur dalam Catatan Sejarah
Human Rights Watch (HRW) dalam laporan Agustus 1999 mencatat bahwa dukungan terhadap Aceh Merdeka pada akhir 1970-an awalnya banyak terkonsentrasi di Pidie. Setelah gerakan kembali berkembang, aktivitas pengorganisasian berlangsung di Aceh Utara, Pidie dan Aceh Timur, serta sebagian Aceh Barat dan Aceh Selatan.
Aceh Timur dengan demikian merupakan salah satu daerah yang berulang kali muncul dalam catatan mengenai perkembangan konflik.
Laporan HRW mengenai periode DOM juga menyebut Pidie, Aceh Timur, Aceh Besar dan Aceh Utara sebagai daerah yang termasuk paling terdampak pelanggaran dan kekerasan pada periode tersebut.
Pada perkembangan berikutnya, HRW mencatat GAM mulai membangun struktur pemerintahan alternatif di sejumlah wilayah, bermula dari Pidie dan kemudian berkembang antara lain ke Aceh Utara, Aceh Barat, Aceh Timur dan Aceh Selatan.
Catatan sejarah ini menunjukkan bahwa memang terdapat wilayah-wilayah yang menjadi pusat aktivitas atau basis kuat GAM.
Tetapi ada perbedaan penting antara “wilayah basis GAM” dan “seluruh masyarakat wilayah tersebut memilih Aceh merdeka.”
Keduanya tidak dapat disamakan.
Gerakan Referendum Menguat pada 1999
Perubahan besar terjadi setelah berakhirnya pemerintahan Soeharto.
Pada 28 Januari 1999, Kongres Pelajar, Santri dan Mahasiswa Aceh Serantau di Banda Aceh menyerukan referendum mengenai status politik Aceh. Gagasan tersebut kemudian berkembang dari gerakan mahasiswa menjadi isu politik yang mendapat perhatian luas di Aceh.
Penting pula membedakan gerakan referendum sipil dengan GAM.
HRW mencatat gerakan referendum yang kemudian dikenal melalui SIRA merupakan gerakan sipil dan tidak memiliki hubungan institusional dengan GAM. GAM pada awalnya bahkan tidak mendukung gagasan referendum, meskipun kemudian gerakan referendum tersebut mendapatkan dukungan GAM.
Pada November 1999, gerakan referendum mampu menghadirkan demonstrasi damai dengan massa yang menurut HRW berjumlah lebih dari 500 ribu orang di Banda Aceh.
Namun gerakan besar tersebut tetap tidak berujung pada referendum resmi yang menghasilkan angka pilihan merdeka atau Indonesia untuk masing-masing kabupaten.
Inilah salah satu alasan mengapa dua peta yang sekarang beredar di media sosial tidak bisa langsung disebut sebagai hasil pilihan masyarakat Aceh pada masa tersebut.
Peta Politik Berubah Setelah Perdamaian
Ada fakta lain yang menarik ketika melihat Aceh setelah konflik.
Pada pemilihan kepala daerah 2006, pasangan Irwandi Yusuf–Muhammad Nazar memenangkan pemilihan gubernur dan memperoleh kemenangan di 15 dari 21 kabupaten/kota.
Conciliation Resources mencatat kandidat yang berafiliasi dengan GAM memperoleh hasil sangat kuat di daerah-daerah yang sebelumnya merupakan basis pemberontakan. Bireuen dan Aceh Utara dimenangkan Irwandi–Nazar, sementara Pidie juga memperlihatkan kuatnya dukungan terhadap kandidat yang berafiliasi dengan GAM.
Hasil tersebut memberikan petunjuk mengenai pengaruh politik mantan GAM setelah konflik.
Tetapi sekali lagi, hasil Pilkada 2006 bukan referendum kemerdekaan.
Seseorang yang memilih kandidat mantan GAM dalam pemilihan kepala daerah tidak otomatis dapat dikategorikan sebagai pendukung pemisahan Aceh dari Indonesia.
Perjalanan Konflik Berakhir di Helsinki
Setelah konflik berkepanjangan, Pemerintah Republik Indonesia dan Gerakan Aceh Merdeka akhirnya memilih penyelesaian melalui jalur perundingan.
Pada 15 Agustus 2005, Pemerintah RI dan GAM menandatangani Memorandum of Understanding (MoU) Helsinki di Finlandia.
Dokumen tersebut ditandatangani oleh Hamid Awaludin atas nama Pemerintah Republik Indonesia dan Malik Mahmud mewakili GAM, dengan mantan Presiden Finlandia Martti Ahtisaari sebagai saksi sekaligus fasilitator proses perdamaian.
Kesepakatan inilah yang menjadi titik penting berakhirnya konflik bersenjata dan dimulainya era baru politik serta perdamaian Aceh.
Lantas, Bagaimana Membaca Dua Peta yang Viral?
Dua peta tersebut menarik sebagai bahan untuk membuka kembali diskusi mengenai sejarah Aceh. Beberapa daerah yang ditampilkan memang bersinggungan dengan wilayah yang dalam berbagai catatan sejarah dikenal mempunyai aktivitas GAM yang kuat.
Tetapi sampai sumber asli dan metodologi pembuatan peta dapat dibuktikan, tidak tepat menyimpulkan warna pada peta sebagai hasil pilihan politik seluruh masyarakat suatu kabupaten.
Sebuah wilayah yang menjadi basis kuat GAM tidak berarti seluruh masyarakatnya mendukung kemerdekaan. Sebaliknya, wilayah dengan aktivitas GAM yang lebih kecil juga tidak otomatis berarti seluruh penduduknya memilih tetap bersama Indonesia.
Aceh pada masa konflik jauh lebih kompleks daripada dua warna dalam sebuah peta.
Dari Dua Peta Menuju Satu Aceh
Kini, lebih dari dua dekade setelah MoU Helsinki ditandatangani, dua warna yang pernah mewakili pertentangan sejarah tersebut berada dalam ruang politik yang berbeda.
GAM dan Pemerintah Indonesia memilih mengakhiri konflik melalui kesepakatan damai. Aceh kemudian menjalani kehidupan politik dalam kerangka perdamaian dengan berbagai kekhususan dan kewenangan yang lahir dari proses tersebut.
Karena itu, peta yang viral mungkin dapat menjadi pengingat sejarah, tetapi bukan alasan untuk kembali membelah masyarakat Aceh berdasarkan dugaan pilihan politik masa lalu.
Pertanyaan yang lebih penting sekarang bukan lagi kabupaten mana yang dahulu merah, putih atau hitam, melainkan: setelah lebih dari dua dekade perdamaian, sudah sejauh mana perdamaian Helsinki menghadirkan keadilan, pembangunan dan kesejahteraan yang dirasakan masyarakat Aceh?
Sebab sejarah boleh memiliki banyak warna, tetapi masa depan Aceh dibangun oleh masyarakat yang hidup di tanah yang sama.