Info Aceh Timur, Aceh – Badan Perencanaan Pembangunan Daerah disingkat Bappeda, diduga dalang aksi kericuhan DPR Aceh saat menjelaskan anggaran otonomi khusus (otsus) Aceh.
Bappeda diduga dinilai tidak mampu menjelaskan secara detail asal muasal program untuk tahun 2024. Kericuhan ini terjadi saat Banggar DPRA dan Tim Anggaran Pemerintah Aceh (TAPA) membahas program dari anggaran itu.
Menurut sumber terpercaya mengungkapkan, Kepala Bappeda tidak mampu menjelaskan secara detail asal muasal program untuk tahun 2024.
“Banyak usulan tidak berdasarkan usulan masyarakat. Ada untuk vertikal, siapa kasih masuk, kan ada usulannya. Kepala Bappeda tidak mampu menjelaskan, di situlah tegang,” kata sumber tadi.
BACA JUGA: BPJS Tuntut Pemerintah Aceh Bayar Utang Rp 761 Miliar Dalam 15 Hari
BACA JUGA: Gedung dibangun dengan utang Rp 60 miliar di Peureulak kini jadi kandang kambing
“Ketika diminta penjelasan, Dadek meminta untuk menanyakan kepada kadis. Di situlah panas karena Dadek tidak mampu menjelaskan secara detail asal usul program yang dianggarkan dana otsus,” ujar sumber tadi.
Sumber Serambinews.com mengatakan anggota Banggar tidak mau hanya menjadi tukang stempel. Karena itu, pihaknya menguliti semua program yang bersumber dari otsus.
Dia menyebutkan, dari total Rp 3,7 triliun dana otsus untuk pembangunan, hanya Rp 400 miliar lebih yang menampung program usulan dewan atau pokir.
“Dari sekian usulan, yang ada pokir DPRA hanya 400 miliar sekian, selain itu program dinas semua. Makanya kita minta asal usulan. Tidak mampu dijelaskan,” ungkap dia.
Sumber tadi menyatakan bahwa selama ini Bappeda Aceh hanya berfungsi sebagai lembaga penginput program dari dinas lain.
“Selama ini kita tidak mampu menurunkan angka kemiskinan, karena Bappeda tidak bisa mengintegrasi program dari dinas-dinas sehingga bisa fungsional,” ujarnya.
Artikel : Serambinews.com