Infoacehtimur.com – Anggota Komisi VI Dewan Perwakilan Rakyat Aceh (DPRA) Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Iskandar, meminta Pemerintah Aceh dan Pemerintah Kabupaten Aceh Timur memperhatikan persoalan akses transportasi masyarakat di Kecamatan Simpang Jernih.
Permintaan tersebut menyusul kembali terjadinya insiden kapal motor tenggelam di kawasan Batu Katak. Peristiwa yang disebut warga hampir terjadi setiap bulan itu menjadi ancaman keselamatan bagi masyarakat yang selama ini bergantung pada transportasi sungai.
Sedikitnya empat desa, yakni HTI, Tampur Boor, Tampur Paloh, dan Melidi, masih mengandalkan kapal motor untuk menuju pusat kecamatan, sekolah, pasar, hingga mengangkut hasil perkebunan.
Kondisi ini dinilai membutuhkan perhatian serius pemerintah, mengingat sungai menjadi jalur utama yang harus dilalui masyarakat untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari.
Iskandar menilai pembangunan akses jalan darat perlu menjadi perhatian dalam perencanaan pembangunan infrastruktur di Aceh Timur. Kehadiran jalan darat diharapkan dapat memberikan alternatif transportasi yang lebih aman sekaligus mempermudah mobilitas masyarakat.
Selain menyangkut keselamatan, keterbatasan akses transportasi juga berdampak terhadap pendidikan anak-anak, aktivitas ekonomi, serta distribusi hasil perkebunan warga.
Masyarakat berharap pemerintah segera melakukan kajian dan perencanaan pembangunan jalan darat yang dapat menghubungkan empat desa tersebut dengan pusat kecamatan.
Dengan tersedianya akses darat yang layak, warga tidak lagi sepenuhnya bergantung pada transportasi sungai yang memiliki risiko kecelakaan, terutama ketika kondisi cuaca dan arus sungai tidak bersahabat.
Iskandar Minta Pemerintah Bangun Jalan Darat untuk Empat Desa di Simpang Jernih

Anggota Komisi VI DPRA Fraksi PKB, Iskandar

