Infoacehtimur.com | Aceh Timur – Kejaksaan Negeri (Kejari) Aceh Timur melalui Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara (Datun) menggelar rapat pendampingan hukum terkait penyelesaian permasalahan tanah wakaf di Aula Kejaksaan Negeri Aceh Timur, Selasa (17/11/2026).
Kegiatan tersebut merupakan tindak lanjut atas permohonan pendampingan hukum dari Kantor Kementerian Agama Kabupaten Aceh Timur dalam rangka mempercepat proses sertifikasi tanah wakaf di sejumlah desa di wilayah Kabupaten Aceh Timur.
Rapat ini turut melibatkan para geuchik dan sekretaris desa dari Gampong Alue Buloh Sa, Blang Nie, dan Peulalu. Selain itu, kegiatan tersebut juga dihadiri Sekretaris Baitul Mal yang memberikan penjelasan terkait dukungan terhadap pengurusan tanah wakaf.
Melalui pendampingan tersebut, Tim Jaksa Pengacara Negara memberikan arahan dan solusi hukum terhadap berbagai persoalan yang dihadapi dalam proses pengurusan tanah wakaf. Langkah ini diharapkan dapat mempercepat penerbitan sertifikat sekaligus memberikan kepastian hukum dan perlindungan terhadap aset wakaf agar tidak menimbulkan persoalan di kemudian hari.
Baca Juga: Baitul Mal Aceh Timur Buka Pendaftaran Bantuan 6 (Enam) Senif untuk Masyarakat
Baca Juga: Baitul Mal Aceh Buka Pendaftaran Bantuan Usaha Berbasis Individu 2025, Ini Syarat dan Ketentuannya
Dalam kesempatan itu, turut disampaikan penjelasan mengenai kemungkinan dukungan anggaran operasional pada tahun 2027 oleh Baitul Mal bagi perangkat desa yang terlibat dalam pengurusan sertifikat tanah wakaf. Dukungan tersebut diharapkan dapat membantu kebutuhan operasional selama proses administrasi dan pengurusan sertifikat berlangsung.
Kejaksaan Negeri Aceh Timur melalui Bidang Datun menegaskan komitmennya untuk terus memberikan pelayanan serta pendampingan hukum kepada instansi pemerintah dan masyarakat. Upaya tersebut menjadi bagian dari mendorong tertib administrasi dan perlindungan hukum terhadap aset tanah wakaf di Kabupaten Aceh Timur.


