Infoacehtimur.com / Aceh Utara – Panglima Komite Peralihan Aceh (KPA) Wilayah Kuta Pase, Mukhtar Hanafiah akrab disapa Ableh Kandang, menemui Penjabat Wali Kota Lhokseumawe, Dr. Imran, di Kantor Wali Kota, Senin, 15 Agustus 2022.
Dalam pertemuan silaturahmi itu, Ableh Kandang didampingi Wakil Panglima KPA Kuta Pase, Heriansyah alias Heri POM, Juru Bicara KPA Kuta Pase, Halim Abe, dan sejumlah mantan kombatan GAM.
Penjabat Wali Kota Lhokseumawe, Dr. Imran, kepada para wartawan usai pertemuan itu mengatakan kedatangan pihak KPA Kuta Pase untuk bersilaturahmi dengan dirinya dalam rangka peringatan Hari Damai Aceh atau MoU Helsinki.
“Intinya, mereka (KPA Kuta Pase) menyampaikan aspirasi terkait beberapa kesepakatan yang ada di dalam poin-poin MoU tersebut. Juga meminta kepada saya untuk membantu atau mempercepat proses terkait hal itu,” kata Imran.
Menurut Imran, dalam pertemuan itu pihaknya menyampaikan sepakat membangun Aceh khususnya Lhokseumawe. Dengan menciptakan suasana damai, kata dia, tentunya akan mudah masuk investor ke daerah, sehingga akan dapat menampung tenaga kerja, dan itu sangat diharapkan.
“Mereka hanya mengingatkan kepada saya, bahwa damai Aceh dimulai dengan adanya MoU Helsinki, ada UUPA, Qanun tentang Bendera dan Lambang Aceh. Pada intinya hanya menyampaikan aspirasi, dan tidak ada hal lain di luar itu. Kita sepakat untuk menciptakan situasi yang kondusif dan nyaman di Lhokseumawe. Sesuai dengan prinsip saya bahwa Kota Lhokseumawe kita harapkan nantinya bisa lebih tertib dan bersih,” ujar Imran.
Buka Update: Berita Aceh Timur dan Aceh
- 17 Tahun Perdamaian Aceh Arti MoU Helsinki di Tengah Himpitan Kemiskinan
- Peringati 17 Tahun MOU Helsinky Warga Darul Aman Bersihkan Tugu Tragedi Simpang Kuala Idi Cut
- T Maulana Fikri JASA Kota Langsa: Izinkan Pengibaran Bendera Aceh
Jubir KPA Wilayah Kuta Pase, Halim Abe, mengatakan pihaknya mencoba melakukan koordinasi dengan unsur Muspida di Lhokseumawe terkait MoU Helsinki. “Karena momen inikan menjadi suatu landasan bagi semua pihak untuk bergerak ke arah yang lebih baik lagi ke depan. Ini menjadi tanggung jawab bersama yang harus dipikul secara bersama-sama pula,” tuturnya.
“Kita ingin menyampaikan pesan bahwa sebenarnya kombatan GAM juga punya cara-cara yang lebih soft. Bukan hanya melakukan sesuatu yang menjadi polemik di lapangan, tapi kita juga punya hal-hal yang lebih mengedepankan komunikasi. Maka kami juga ingin menyampaikan kepada masyarakat semua bahwa tidak ada persoalan sebenarnya di antara teman-teman kombatan GAM dengan TNI, Polri, maupun pejabat daerah. Tetapi (damai) ini menjadi komitmen bersama yang harus dirawat secara baik hingga ke depan,” kata Halim Abe.
Halim Abe menyebut dalam pertemuan dengan Pj. Wali Kota Lhokseumawe, pihaknya juga menyerahkan bundel berisi poin-poin MoU Helsinki sebagai landasan perdamaian di Aceh. “Kemudian, ada Undang-Undang Pemerintahan Aceh (UUPA), Qanun Aceh Nomor 3 Tahun 2013, dan Bendera Bulan Bintang. Ini menjadi pedoman bagi Muspida Lhokseumawe untuk memahami bahwa ini sesuatu yang legal, tidak ada permasalahan secara hukum. Tapi ini lebih kepada kebijakan politik di tingkat pimpinan, dan ini harus diselesaikan,” ujarnya.
“Tujuan kita semua adalah bagaimana permasalahan Aceh itu selesai. Jadi, kita bisa masuk ke semua hal, bisa dari bendera, bisa dari kemiskinan dan segala macam. Maka hari ini kita dalam konteks damai untuk mencoba membangun komunikasi yang bagus dengan semua pihak. Dan hal ini terbukti memang sudah terjalin hubungan yang baik bersama para pihak terkait, serta menerima masukan-masukan kita,” pungkas Halim Abe.
Sumber: Portalsatu.com