Nasional | Berbagai insentif akan disediakan oleh pemerintah untuk generasi muda yang ingin datang, menetap, bekerja hingga membuka usaha di kawasan Ibu Kota Negara (IKN).
Hal tersebut tertuang dalam Lampiran II UU Nomor 3 Tahun 2022 tentang IKN mengenai Rencana Induk IKN.
“Insentif fiskal dan non-fiskal dapat disediakan untuk meningkatkan daya tarik investasi dan talenta unggul antara lain terkait perpajakan, dukungan relokasi, sarana dan prasarana kota yang layak huni,” demikian bunyi lampiran di atas, dikutip dari Antara, Rabu (23/2/2022).
Baca Juga:
- Alfarlaki Serahkan 3 Rumah Layak Huni dari CSR PT Teupin Lada untuk Warga Kurang Mampu di Julok
- Diguyur Hujan, Bupati Al-Farlaky Pilih Turun dari Podium dan Basah Bersama Peserta Upacara Hardiknas 2026 di Peureulak
- Mendukung Larangan Seremonial Wisuda Siswa dan Study Tour
- Suara Sunyi Pemulihan Pascabencana Aceh
- Perempuan Menanggung Beban Ganda Pasca Bencana Aceh
Selain itu, insentif lainnya yang akan disediakan oleh pemerintah di antaranya lahan dan perumahan yang terjangkau, kemudahan perizinan, kemudahan pengadaan barang dan jasa, kemudahan ekspor dan impor, dukungan penciptaan pasar untuk produk-produk baru yang dihasilkan klaster ekonomi baru, dan lain sebagainya.
Beragam jenis insentif tersebut diberikan dengan harapan bisa mendukung Kawasan IKN menjadi kota dan pusat ekonomi superhub yang kompetitif dan memiliki daya tarik yang tinggi untuk talenta unggul.
Sebagai informasi, pada Selasa (15/2/2022), Presiden Jokowi resmi menandatangani Undang-Undang (UU) Nomor 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara (IKN), sekaligus menjadi tanda jika pembangunan IKN di kawasan Sepaku, perbatasan Kabupaten Penajem Paser Utara dan Kabupaten Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur sudah dimulai.
Terkait dana, pembangunan IKN sendiri membutuhkan biaya hingga Rp466 triliun hingga Rp486 triliun.***